Jumat , 18 Agustus 2017
iden

Ekonomi Rakyat

Regional Become Fundamental

Regional Become Fundamental Negotiations Economic Partnership Should be finished in 2017 December, 7th 2016 TANGERANG, KOMPAS — Indonesia hoped that the Regional Comprehensive Economic Partnership negotiations can be concluded in 2017. It is important that the negotiations not to be prolonged. In the midst of sluggish global trade, regional economic growth will become the foundation of many countries. Trade Minister, …

Read More »

#Tolak Kriminalisasi Buruh

Pernyataan Sikap IGJ: “Demi Investasi, Negara Abaikan Penegakan HAM”   Matinya Demokrasi   Pada 30 Oktober 2015 terjadi tindakan pemukulan dan penangkapan terhadap 23 orang buruh, 1 orang mahasiswa, dan 2 pengacara publik, ketika melakukan aksi mogok damai untuk menolak Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan. Peristiwa ini berujung pada kriminalisasi 26 orang (Azmir dan kawan-kawan) yang dijadikan terdakwa karena …

Read More »

Implementation of UNGP : National Action Plan (RAN) and Human Rights Must Be Started From Reviewing All FTA

Monitoring IGJ – Economic Justice   Implementation of UNGP: “National Action Plan (RAN) and Human Rights Must Be Started From Reviewing All FTA” Jakarta, September 16, 2015. Indonesia for Global Justice (IGJ) had the opportunity to actively involved at the National Symposium of National Action Plan on The Business and human rights in Indonesia, which was organized by the Ministry …

Read More »

Implementation of UNGP : RAN-HAM Harus Dimulai Dari Mereview Seluruh FTA

Monitoring IGJ – Keadilan Ekonomi   Implementasi UNGP: “RAN-HAM Harus Dimulai Dari Mereview Seluruh FTA” Jakarta, 10 September 2015. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendapat kesempatan untuk terlibat aktif dalam Simposium Nasional Penyusunan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri pada 8 September 2015 di Jakarta. Acara ini bertujuan untuk meminta masukan kepada …

Read More »

Opini UU Perdagangan, Karpet Merah Buat Asing

Undang-Undang Perdagangan Perlindungan Masyarakat atau Fasilitasi Perdagangan Internasional UU Perdagangan akhirnya disahkan pada Selasa (11/2) dalam Rapat Paripurna DPR RI. UU Perdagangan pada saat ini adalah pengganti terhadap UU Perdagangan warisan kolonial yang disebut dengan Ordonansi Pengaturan Perusahaan (Bedrijfsreglementeerings Ordonnantie) dibuat oleh Belanda pada tahun 1934. Namun apakah UU Perdagangan yang baru ini lebih baik dibandingkan dengan produk UU pada …

Read More »

Diskusi Menata Ekonomi Indonesia

Latar belakang Di penghujung kali kedua kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, upaya perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia belum juga tercapai. Indikasinya, angka rasio gini meningkat dari 0,36 di 2005 menjadi 0,41 di 2013.[1] Kenyataan lainnya, jika di 2004 neraca transaksi berjalan masih surplus US$1,564 juta. Di 2013, situasinya berbalik menjadi defisit US$24,276 juta (Januari – September). Utang luar …

Read More »

Liberalisasi Sektor Pertanian dalam ASEAN Economic Community 2015

Liberalisasi Sektor Pertanian dalam ASEAN Economic Community 2015 (sebagai bahan pertimbangan terhadap perumusan APBN alternatif)  ASEAN Economic Community (AEC) sebagai salah satu pilar strategis di dalam integrasi ASEAN akan segera diimplementasikan pada tahun 2015 nanti. Sebagai suatu pilar strategis, AEC mencakup 12 sector prioritas yang salah satunya adalah : produk berbasiskan pertanian (agro-based product).[1]  Hal ini tentu akan berdampak kepada …

Read More »

Pandangan IGJ terhadap Kerangka Ekonomi Makro 2014

“Tantangan Pembangunan 2014 Menghadapi Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN 2015” Meski Indonesia tengah menghadapi ancaman besar perdagangan bebas, namun dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2014 belum merespon situasi tersebut. Terlebih, 2014 adalah periode penting menyusul akan diberlakukannya ASEAN Economy Community (AEC)  di 2015. Terdapat 12 prioritas AEC, yakni produk-produk berbasis pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, poduk berbasis karet, tekstil …

Read More »

Warteg Versus Perusahaan Besar

PEMERINTAH SBY menampakkan dirinya sebagai pemerintahan yang anti rakyat. Ditengah tontonan korupsi pajak triliunan rupiah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa dan orang-orang kaya di Republik ini, pada saat yang sama pemerintah hendak memungut pajak dari orang-orang miskin, rumah-rumah makan skala kecil, warung tegal dan sejenisnya. Tidak tanggung-tanggung pemerintah akan memungut pajak 10 persen dari rumah makan kecil tempat rakyat bertahan hidup dalam …

Read More »

Menteri Gita Wiryawan Perparah Impor Pangan

Jakarta, 4 Juli 2013. Puluhan massa yang tergabung dalam GERAK LAWAN melakukan aksi protes di depan Kementerian Perdagangan RI (4/7). Aksi dimaksudkan untuk menolak keputusan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan melalui Permendag No. 16 Tahun 2013 yang memudahkan aliran impor barang masuk melalui pengaturan perijinan impor satu pintu. Keputusan ini juga dinilai sebagai promosi Indonesia untuk  menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri ke-9 …

Read More »