• id Indonesia
  • en English
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Media
  • Publikasi
  • Geni Indonesia
  • Sekolah Globalisasi
  • Tentang Kami
  • Beranda
  • Media
  • Publikasi
  • Geni Indonesia
  • Sekolah Globalisasi
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result

Aksi Protes Indonesia for Global Justice Jelang Penandatanganan I–EU CEPA, IGJ: Jangan Korbankan Kedaulatan Ekonomi dan Hak Rakyat Demi Kepentingan Bisnis dan Korporasi

November 21, 2026
in Uncategorized @id
Home Uncategorized @id
944
SHARES
2.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, 20 November 2026 – Indonesia for Global Justice (IGJ) menggelar aksi protes di depan Kedutaan Besar Uni Eropa dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Jumat (20/11), menjelang penandatanganan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I–EU CEPA) yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026 di Brussel, Belgia.

Aksi ini merupakan bentuk protes dari masyarakat sipil terhadap perjanjian perdagangan yang memiliki implikasi luas terhadap kehidupan ekonomi, sosial, lingkungan, dan hak-hak masyarakat Indonesia, tetapi dirundingkan tanpa transparansi dan partisipasi publik yang bermakna. IGJ menilai pemerintah terlalu mengutamakan penyelesaian kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa tanpa memastikan bahwa seluruh komitmen di dalamnya sejalan dengan kepentingan nasional dan mandat konstitusi.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rahmat Maulana Sidik menyampaikan bahwa aksi di depan Kedutaan Besar Uni Eropa dan Kementerian Koordinator Perekonomian merupakan simbol protes terhadap proses dan substansi yang berpotensi membatasi kedaulatan ekonomi Indonesia.

“Aksi ini kami tujukan kepada Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang merundingkan serta menyepakati komitmen perjanjian dagang tersebut. Kami memprotes perundingan yang dilakukan secara tertutup, penandatanganan juga dilakukan secara tertutup, minim transparansi dan tidak memberikan ruang partisipasi publik yang bermakna. Perjanjian dengan implikasi luas tidak boleh hanya menjadi urusan pemerintah dan kepentingan bisnis, sementara masyarakat yang menanggung dampaknya tidak dilibatkan,” tegas Maulana.

Maulana

I–EU CEPA Bukan Sekadar Perjanjian Dagang, tetapi Instrumen Pembatasan Ruang Kebijakan Nasional

IGJ menegaskan bahwa I–EU CEPA tidak dapat dipandang semata-mata sebagai instrumen untuk meningkatkan akses pasar dan volume perdagangan. Perjanjian ini mencakup berbagai komitmen yang berpotensi memengaruhi kemampuan negara dalam mengatur industri, mengelola sumber daya alam, melindungi petani, menjamin akses terhadap obat-obatan, serta menjalankan kebijakan pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam analisis IGJ, salah satu persoalan mendasar I–EU CEPA adalah ketimpangan kepentingan antara Indonesia sebagai negara berkembang dan Uni Eropa sebagai kekuatan ekonomi maju. Melalui berbagai komitmen liberalisasi perdagangan dan perlindungan investasi, Indonesia berpotensi kehilangan ruang kebijakan (policy space) untuk membangun industrialisasi nasional, memperkuat kemandirian ekonomi, dan melindungi sektor-sektor strategis.

“Persoalannya bukan sekadar apakah Indonesia memperoleh akses pasar yang lebih besar ke Eropa. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah Indonesia masih memiliki keleluasaan untuk menentukan arah pembangunan ekonominya sendiri setelah mengikatkan diri pada berbagai komitmen dalam I–EU CEPA. Jangan sampai atas nama perdagangan bebas, Indonesia justru kehilangan instrumen kebijakan untuk melindungi industri nasional, mengelola sumber daya alam, dan memenuhi hak-hak rakyat,” ujar Maulana.

Maulana

Di isu pertanian, I–EU CEPA akan mengikat Indonesia untuk menerapkan perlindungan varietas tanaman yang mengarah pada standar UPOV 1991 (International Convention for the Protection of New Varieties of Plants). Penerapan ini akan melarang petani pemulia lokal menggunakan, menyimpan, mengembangkan, serta mempertukarkan benih dan di sisi lain memperkuat keberadaan korporasi benih multinasional.

Agung Prakoso, Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ), menyampaikan “I–EU CEPA berpotensi mengikat Indonesia pada standar perlindungan varietas tanaman UPOV 1991 yang lebih mengutamakan hak eksklusif pemulia dan kepentingan industri benih. Dampaknya, petani Indonesia akan semakin ketergantungan pada benih dari korporasi serta berpotensi menghilangkan benih lokal.”

Indonesia juga dikomitmenkan untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual melalui penerapan eksklusivitas data obat yang berpotensi memperkuat monopoli perusahaan farmasi dan menghambat persaingan obat generik.

Agung Prakoso, Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ), mempertegas bahwa “Ketentuan perlindungan kekayaan intelektual di I–EU CEPA seperti eksklusivitas data akan menghalangi produksi obat generik karena obat generik tidak dapat menggunakan data uji yang sudah ada. Kondisi ini dapat berdampak pada kemampuan Indonesia untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat-obatan.”

Hilirisasi Mineral Kritis Terancam, Indonesia Berisiko Tetap Menjadi Pemasok Bahan Mentah

Di sektor industri dan mineral kritis, IGJ menilai I-EU CEPA belum memberikan jaminan yang memadai bagi penguatan kapasitas industri nasional, khususnya transfer teknologi, pengembangan riset, peningkatan nilai tambah, dan penguasaan teknologi oleh industri domestik. Melalui I-EU CEPA, posisi Indonesia berisiko semakin dikunci sebagai pemasok bahan baku bagi rantai pasok industri Uni Eropa.

Putri Rahmayati, Peneliti Indonesia for Global Justice mengatakan bahwa “Uni Eropa membutuhkan pasokan mineral kritis untuk mendukung agenda transisi energi dan industrinya. Namun, Uni Eropa terbebas dari kewajiban transfer teknologi untuk industri Indonesia. Kalau pola nya demikian, maka Indonesia berisiko terjebak kembali dalam pola ekonomi ekstraktif,” ungkap Putri Rahmayati.

Putri Rahmayati

Perdagangan Digital I-EU CEPA Berpotensi Mengancam Kedaulatan Data dan Memperkuat Korporasi Digital

IGJ juga menyoroti Bab 10 tentang Digital Trade dalam I–EU CEPA yang mengatur arus data lintas negara, lokalisasi data, dan pengungkapan kode sumber (source code). Ketentuan ini berpotensi mempersempit ruang kebijakan Indonesia dalam mengatur data, membangun infrastruktur digital nasional, dan mengembangkan industri teknologi domestik.

Pembatasan kewajiban lokalisasi data berisiko memperbesar ketergantungan Indonesia terhadap infrastruktur digital dan layanan komputasi awan milik perusahaan teknologi multinasional. Sementara itu, pembatasan pengungkapan kode sumber dapat menimbulkan tantangan bagi pengawasan teknologi dan penegakan regulasi. Indonesia berisiko hanya menjadi pasar dan pemasok data, sementara penguasaan teknologi dan nilai ekonomi digital terkonsentrasi pada korporasi global.

Muhamad Aryanang Isal, Peneliti Indonesia for Global Justice, menegaskan:

“Perdagangan digital tidak boleh menjadi pintu masuk bagi dominasi korporasi teknologi global atas data dan infrastruktur digital Indonesia. Ketika ruang negara untuk mengatur arus data dan membangun kapasitas teknologi domestik semakin dibatasi, kedaulatan digital kita dipertaruhkan. Indonesia jangan hanya menjadi pasar dan sumber data, sementara keuntungan ekonomi dan penguasaan teknologinya dinikmati perusahaan multinasional.” tegas Anang.

Anang

Protokol Sawit I-EU CEPA: Tidak Menjamin Akses Pasar, Tata Kelola Domestik Harus Dibenahi

Protokol Sawit dalam I–EU CEPA tidak dapat dipandang sebagai jaminan ekspor atau kepastian akses pasar sawit Indonesia ke Uni Eropa. Protokol ini lebih banyak mengatur dialog, pertukaran informasi, dan kerja sama untuk membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan keberlanjutan perdagangan. Artinya, protokol tersebut tidak otomatis menghapus hambatan regulasi Uni Eropa maupun menjamin produk sawit Indonesia diterima di pasar Eropa.

Pemerintah tidak dapat menjadikan protokol ini sebagai keberhasilan diplomasi dagang tanpa memastikan manfaat nyata bagi petani dan masyarakat. Prioritas seharusnya adalah membenahi tata kelola sawit domestik, menyelesaikan konflik agraria, melindungi hak petani kecil dan masyarakat adat, menghentikan deforestasi, memperkuat ketertelusuran rantai pasok, serta menegakkan standar lingkungan dan ketenagakerjaan. Tanpa pembenahan tersebut, kerja sama perdagangan berisiko lebih menguntungkan pelaku usaha besar, sementara petani kecil justru menanggung beban sertifikasi dan pemenuhan standar keberlanjutan.

Cahaya Arga Putri Diponegoro, Peneliti Indonesia for Global Justice mengatakan bahwa, “Jangan sampai Protokol Sawit hanya menjadi instrumen diplomasi untuk membuka peluang perdagangan, tetapi gagal menjamin perlindungan petani, masyarakat adat, dan lingkungan. Pemerintah harus membenahi tata kelola sawit, bukan sekadar mengejar akses pasar ekspor melalui instrumen perjanjian dagang,” Ungkap Cahaya.

Cahaya Arga Putri Diponegoro

IGJ juga menyoroti wacana untuk meratifikasi Perjanjian I–EU CEPA tidak melalui undang-undang melainkan melalui peraturan presiden. Wacana ini jelas melanggar hak konstitusional masyarakat karena tidak ruang partisipasi publik kian tertutup dan seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak konstitusionalnya untuk memprotes hal ini.

Muhamad Aryanang Isal, Peneliti Indonesia for Global Justice kembali mengingatkan bahwa “DPR harus menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk menguji, mengkritisi, dan memastikan bahwa setiap komitmen internasional tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan hak-hak konstitusional rakyat. Jika I–EU CEPA memiliki implikasi luas terhadap kehidupan masyarakat dan mengurangi ruang kebijakan negara, maka proses pengesahannya harus dilakukan secara demokratis, transparan, dan sesuai dengan konstitusi. Bahkan DPR dapat menolak perjanjian dagang yang merugikan kepentingan nasional, tentunya DPR harus berperan aktif dalam melakukan kajian komprehensif terhadap I-EU CEPA ini,” ujar Anang.

Muhamad Aryanang Isal

Atas berbagai persoalan tersebut, kami menyampaikan tuntutan:

  1. Hentikan penandatanganan I–EU CEPA dan buka kembali ruang evaluasi menyeluruh terhadap seluruh komitmen perjanjian sebelum pemerintah mengikatkan Indonesia pada kewajiban perdagangan internasional yang berdampak jangka panjang.
  2. Lakukan kajian dampak terhadap implikasi I–EU CEPA bagi industrialisasi nasional, kedaulatan pangan, kedaulatan digital, akses terhadap obat-obatan, perlindungan lingkungan hidup, hak masyarakat adat, dan kepentingan ekonomi rakyat.
  3. Tolak komitmen perdagangan yang mengancam hak petani dan akses kesehatan masyarakat, termasuk penerapan standar UPOV 1991 yang membatasi praktik perbenihan petani serta ketentuan eksklusivitas data obat yang berpotensi menghambat persaingan obat generik.
  4. Mendorong adanya transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam seluruh proses pengambilan keputusan terkait perjanjian perdagangan dan investasi internasional.

Narahubung:

Agung Prakoso, Koordinator Program, Indonesia for Global Justice (IGJ)

Email: agung.prakoso@igj.or.id

Tentang Indonesia for Global Justice (IGJ):

Indonesia for Global Justice adalah organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada isu globalisasi, perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian investasi yang berimplikasi pada petani, nelayan, buruh, lingkungan, kesehatan. Selengkapnya kunjungi website:  www.igj.or.id.

Siaran pers:

Publikasi IGJ terkait IEU CEPA, diantaranya sebagai berikut:

  1. https://igj.or.id/2026/02/21/kertas-analisis-bab-kekayaan-intelektual-dalam-i-eu-cepa-plus-bagi-eropa-minus-bagi-indonesia/
  2. https://igj.or.id/2025/12/17/ieu-cepa-kendali-mineral-kritis-indonesia-di-tangan-siapa/
  3. https://igj.or.id/2024/12/04/ancaman-ieu-cepa-terhadap-lingkungan-hidup-masyarakat-adat-dan-keanekaragaman-hayati/
  4. https://igj.or.id/2024/07/03/siaran-pers-perundingan-i-eu-cepa-membajak-hak-hak-demokrasi-dan-mengabaikan-dampak-bagi-masyarakat/
  5. https://igj.or.id/2024/04/23/mengingatkan-komitmen-pemerintah-dan-juru-runding-dalam-perundingan-indonesia-eu-cepa-untuk-tidak-mengikatkan-komitmen-menjadi-anggota-upov-dan-atau-mengubah-undang-undang-peraturan-terkait-perlindun/
  6. https://igj.or.id/2023/12/09/perundingan-indonesia-eu-cepa-harus-dihentikan-untuk-pengutamaan-kedaulatan-ekonomi-rakyat-dan-perlindungan-ham/
  7. https://igj.or.id/2023/07/13/perundingan-i-eu-cepa-tidak-untuk-rakyat-kecil/
  8. https://igj.or.id/2023/02/09/desakan-koalisi-masyarakat-sipil-indonesia-untuk-keadilan-ekonomi-perundingan-indonesia-eu-cepa-berpotensi-menimbulkan-krisis-demokrasi-iklim-dan-keadilan-sosial-di-indonesia/
  9. https://igj.or.id/2023/02/09/tanpa-partisipasi-publikperundingan-indonesia-eu-cepa-berpotensi-menimbulkan-krisis-multidimensi-di-indonesia/
  10. https://igj.or.id/2021/11/11/lebih-dari-90-organisasi-masyarakat-sipil-internasional-mendesak-uni-eropa-menghapus-trips-plus-dalam-indonesia-eu-cepa/
Unduh File PDF
Previous Post

Siaran Pers Digital Economy Framework Agreement (DEFA) “Mengancam Kedaulatan Digital, Keadilan Gender, dan Ekonomi Digital yang Berkeadilan di ASEAN”

Indonesia for Global Justice

Rengas Besar No.35 C, RT.14/RW.2, Jati Padang, Ps. Minggu,
Jakarta Selatan - Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540
Telepon: (021) 7941655

© 2023  - Indonesia for Global Justice


Berlangganan Sekarang!

Ikuti berita terbaru dari Indonesia for global justice, berlangganan sekarang!

Terimakasih telah berlangganan di Indonesia for global justice


  • id Indonesia
  • en English
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Media
  • Publikasi
  • Geni Indonesia
  • Sekolah Globalisasi
  • Tentang Kami

Indonesia for Global Justice
Jl.Rengas Besar No.35 C, RT.14/RW.2, Jati Padang, Ps. Minggu Jakarta Selatan - 12540
Telephone: (021) 7941655

  • English
  • Indonesia