DAMPAK BURUK BAGI NELAYAN BERSKALA KECIL
September 2020 Negosiasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang subsidi perikanan dan kebutuhan bagi suara nelayan berskala kecil. Tahun ini Organisasi...
Artikel
Rilis IGJ: WTO Harus Segera Loloskan TRIPS Waiver Untuk Akses Vaksin Berkeadilan
Desakan Untuk Merespon TRIPS Council Meeting pada 11 Maret 2021, di WTO Jenewa. Jakarta, 10 Maret 2021. Indonesia for Global...
Situasi Terkini pada TRIPS Waiver
Ditulis :Annie Zhu (Mahasiswa magang Program Praktikum Profesional Hukum ACICIS di IGJ periode Januari-Februari 2021, saat ini sedang menempuh pendidikan...
DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”
Uraian Diskusi Keadilan Ekonomi IGJ – Nov 2020 Reporter: Agung Prakoso, Intan Baretta Nur Azizah, Rachmi Hertanti Pendahuluan Sebuah keyakinan...
Perubahan Tatanan Globalisasi: “Pengaturan Baru Standar Perdagangan Global”
Brief Paper IGJ 2020 Ditulis oleh: Rachmi Hertanti Direktur Eksekutif IGJ Pengantar Dunia sedang mengalami perubahan tatanan ekonomi global baru...
RCEP Akan Memperburuk Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi
Siaran PersKoalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi14 November 2020 Indonesia saat ini telah berada pada kondisi resesi berdasarkan laporan Badan Pusat...
Perjanjian Perdagangan Ambisius antara UK dan Indonesia Telah Dimulai
Oleh Rinda Amalia., SH., MH Laporan dari United Kingdom, 18 Agustus 2020. Setelah penandatangan Indonesia/UK Joint Trade Review putaran kedua...
Monitoring Akses Vaksin Global
Link new pool vaksin: 1.How to Break a Big Pharma Monopoly on a Covid-19 Vaccine : https://newrepublic.com/article/159019/break-big-pharma-monopoly-covid-19-vaccine 2. AstraZeneca, Lilly,...
Cerita Dari Pelosok Negeri: “Problematika Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Dalam Penanganan Covid19 & Pemulihan Ekonomi Di Masyarakat”
Catatan IGJ – Indonesia Dalam Pusaran Covid19 Ditulis oleh: Roy Silalahi Staff Kampanye IGJ Pandemi Covid-19 ini mempengaruhi semua dimensi...
UU Pertanian Lindungi Korporasi
Undang-Undang (UU) tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan masih polemik, karena dinilai cenderung mendukung perlindungan korporasi ketimbang pengembangan petani. JAKARTA...
Popular Post
-
Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade
-
Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional
-
Penenggelaman Kapal Asing
-
DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”
-
Cerita Dari Pelosok Negeri: Aksi Kolektif Gerakan Sosial Indonesia Merespon Covid19
