Perjanjian Perdagangan Bebas tidak Lindungi Petani
JAKARTA -- Lembaga Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan perjanjian perdagangan bebas global tidak memberikan perlindungan kepada petani nasional sehingga...
Ekonomi Rakyat
Perjanjian Perdagangan Bebas Tidak Beri Perlindungan Petani
LEMBAGA Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan perjanjian perdagangan bebas global tidak memberikan perlindungan kepada petani nasional sehingga sudah seharusnya...
Regional Become Fundamental
Regional Become Fundamental Negotiations Economic Partnership Should be finished in 2017 December, 7th 2016 TANGERANG, KOMPAS — Indonesia hoped that...
#Tolak Kriminalisasi Buruh
Pernyataan Sikap IGJ: “Demi Investasi, Negara Abaikan Penegakan HAM” Matinya Demokrasi Pada 30 Oktober 2015 terjadi tindakan pemukulan...
Implementation of UNGP : RAN-HAM Harus Dimulai Dari Mereview Seluruh FTA
Monitoring IGJ – Keadilan Ekonomi Implementasi UNGP: “RAN-HAM Harus Dimulai Dari Mereview Seluruh FTA” Jakarta, 10 September 2015. Indonesia...
Opini UU Perdagangan, Karpet Merah Buat Asing
Undang-Undang Perdagangan Perlindungan Masyarakat atau Fasilitasi Perdagangan Internasional UU Perdagangan akhirnya disahkan pada Selasa (11/2) dalam Rapat Paripurna DPR RI....
Diskusi Menata Ekonomi Indonesia
Latar belakang Di penghujung kali kedua kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, upaya perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia belum...
Liberalisasi Sektor Pertanian dalam ASEAN Economic Community 2015
Liberalisasi Sektor Pertanian dalam ASEAN Economic Community 2015 (sebagai bahan pertimbangan terhadap perumusan APBN alternatif) ASEAN Economic Community (AEC) sebagai...
Pandangan IGJ terhadap Kerangka Ekonomi Makro 2014
“Tantangan Pembangunan 2014 Menghadapi Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN 2015” Meski Indonesia tengah menghadapi ancaman besar perdagangan bebas, namun dokumen Kerangka...
Warteg Versus Perusahaan Besar
PEMERINTAH SBY menampakkan dirinya sebagai pemerintahan yang anti rakyat. Ditengah tontonan korupsi pajak triliunan rupiah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa...
Popular Post
-
Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional
-
Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade
-
Penenggelaman Kapal Asing
-
DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”
-
Isu Lingkungan Hidup dan Iklim di WTO: Untungkan Negara Maju, Rugikan Negara Berkembang
