Catatan Monitoring Covid-19
Kumpulan Tulisan yang diterbitkan IGJ untuk melakukan monitoring secara berkala mengenai situasi krisis ditengah wabah pandemi Covid19 yang ada di...
Publikasi
Liberalisasi Investasi Dalam RCEP Harus Dikaji Lagi Sebelum Diratifikasi
Rilis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) Jakarta, 24 Februari 2021. RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership telah...
Surat Terbuka Masyarakat Sipil kepada DPR RI Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif (CEPA) EFTA – Indonesia
Download PDF>>>Surat-Terbuka-I-EFTA-CEPA-Kepada-DPR-1-1Unduh
Hentikan Monopoli HAKI Terhadap Covid19, Laksanakan TRIPS Waiver
Briefing Paper IGJ – Februari 2021 Disusun oleh: Rachmi Hertanti, SH., MH. Agung Prakoso Pendahuluan: Monopoli HaKI & Komersialisasi Sektor...
WTO TRIPS Waiver
Download: WTO-TRIPS-Waiver.BahasaUnduh
DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”
Uraian Diskusi Keadilan Ekonomi IGJ – Nov 2020 Reporter: Agung Prakoso, Intan Baretta Nur Azizah, Rachmi Hertanti Pendahuluan Sebuah keyakinan...
Perubahan Tatanan Globalisasi: “Pengaturan Baru Standar Perdagangan Global”
Brief Paper IGJ 2020 Ditulis oleh: Rachmi Hertanti Direktur Eksekutif IGJ Pengantar Dunia sedang mengalami perubahan tatanan ekonomi global baru...
Siaran Pers: Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional Sejak Proses Pembentukannya
Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) resmi disahkan dalam Rapat Paripurna ke-tujuh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober...
Ekonomi Rakyat Terdampak, DPR Harus Menjalankan Amanat Konstitusi Dalam Membahas Perjanjian RCEP
Rilis Merespon Perjanjian RCEP Jakarta, 17 November 2020 – Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia mengecam tindakan Pemerintah Indonesia yang menandatangani perjanjian...
RCEP Akan Memperburuk Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi
Siaran PersKoalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi14 November 2020 Indonesia saat ini telah berada pada kondisi resesi berdasarkan laporan Badan Pusat...
Popular Post
-
Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional
-
Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade
-
Penenggelaman Kapal Asing
-
DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”
-
Isu Lingkungan Hidup dan Iklim di WTO: Untungkan Negara Maju, Rugikan Negara Berkembang
