"<span style=\"color: #000000;\"><a style=\"color: #000000;\" href=\"http:\/\/igj.or.id\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/bookletpanduanwtodanfta-140321084917-phpapp02.pdf\">Pendahuluan\r\nKrisis 1997\/1998 menyisakan persoalan besar bagi kehidupan rakyat Indonesia. Pinjaman utang luar negeri telah menggunung dan rakyatlah yang harus membayarnya. Pinjaman luar negeri juga diikuti dengan persyaratan ketat, yang diantaranya mengharuskan Pemerintah Indonesia membuka kesempatan luas bagi penanaman modal asing untuk melakukan aktivitasnya di hampir seluruh kegiatan ekonomi nasional. Pada konteks inilah tanggungjawab negara untuk melindungi dan mensejahterakan segenap rakyat Indonesia dipertaruhkan.\r\nHasilnya, persis sesaat setelah runtuhnya Orde Baru, pemerintah gencar melakukan privatisasi atau melepas secara bertahap sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kebawah pengelolaan swasta, diantaranya: Telkom, PLN, Bulog, Pertamina, PAM, dan lain sebagainya. Selain itu, Pemerintah juga dipaksa untuk menghapuskan tariff bea masuk untuk berbagai jenis produk impor.<\/a><\/span>\r\n\r\nRead more :\r\n\r\n<strong><a href=\"http:\/\/igj.or.id\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/bookletpanduanwtodanfta-140321084917-phpapp02.pdf\">BOOKLET PANDUAN WTO DAN FTA-140321084917-phpapp02<\/a><\/strong>"
