Babak Baru Perundingan TRIPS Waiver, dimulainya Negosiasi Berbasis Teks
Artikel Monitoring IGJ / Juli 2021WTO - TRIPS Waiver Perkembangan Perundingan Proposal Pasca dukungan Amerika Serikat (AS) pada proposal TRIPS ...
Tag: WTO
Pernyataan Sikap Bersama Kelompok Masyarakat Sipil dan Organisasi Nelayan Terhadap Negosiasi Subsidi Perikanan di WTO
Jakarta, 15 Juli 2021 Kepada Yth. Bapak Ir. Joko Widodo Presiden Republik IndonesiaBapak Muhammad LutfiMenteri Perdagangan Republik IndonesiaIbu Retno MarsudiMenteri ...
UU Cipta Kerja Disusun Tanpa Kajian Memadai Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat
Rilis Indonesia for Global Justice (IGJ) Respon Persidangan Uji Formil Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Mahkamah ...
Pemerintah Harus Menjadi Co-Sponsor TRIPS Waiver & Mengawal Ketat Negosiasi di WTO
Rilis IGJ Soal Dukungan AS Terhadap TRIPS Waiver Jakarta, 6 Mei 2021. Indonesia for Global Justice (IGJ) menyambut baik keputusan ...
Rilis IGJ: WTO Harus Segera Loloskan TRIPS Waiver Untuk Akses Vaksin Berkeadilan
Desakan Untuk Merespon TRIPS Council Meeting pada 11 Maret 2021, di WTO Jenewa. Jakarta, 10 Maret 2021. Indonesia for Global ...
Karpet Merah Investasi di tengah Pandemi Akibatkan Krisis Kedaulatan Rakyat
Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil Indonesiauntuk Keadilan Ekonomi Jakarta, 7 September 2020 – Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi ...
Kamus Omong Kosong Omnibus Law: Industrialisasi, Daya Saing, Peningkatan Ekspor-Impor, Global Value Chain, bla…bla…bla…”
Pandangan Kritis IGJ Soal Omnibus Law Disusun oleh: Rachmi Hertanti Direktur Eksekutif IGJ Bagi IGJ, bicara soal Omnibus ...
Adopsi Rezim Pasar Bebas, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Petani dan Pangan Nasional
Omnibus law RUU Cipta Kerja selanjutnya RUU Cilaka akan mengubah empat undang-undang yang diamanatkan oleh Putusan World Trade Organization (WTO) ...
Nelayan Indonesia Menolak Rencana Pencabutan Subsidi Perikanan di WTO
PERNYATAAN SIKAP KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA) DAN INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE (IGJ) “Nelayan Indonesia Menolak Rencana Pencabutan ...
Tunduk Pada WTO, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Pangan
Siaran Pers Jakarta, 12 Maret 2020 - Omnibus Law “melucuti” empat undang-undang penting sektor pangan yaitu UU No. 18 Tahun ...