Liberalisasi Investasi Dalam RCEP Harus Dikaji Lagi Sebelum Diratifikasi
Rilis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) Jakarta, 24 Februari 2021. RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership telah...
Fokus Pemantauan
WTO TRIPS Waiver
Download: WTO-TRIPS-Waiver.BahasaUnduh
Perubahan Tatanan Globalisasi: “Pengaturan Baru Standar Perdagangan Global”
Brief Paper IGJ 2020 Ditulis oleh: Rachmi Hertanti Direktur Eksekutif IGJ Pengantar Dunia sedang mengalami perubahan tatanan ekonomi global baru...
Ekonomi Rakyat Terdampak, DPR Harus Menjalankan Amanat Konstitusi Dalam Membahas Perjanjian RCEP
Rilis Merespon Perjanjian RCEP Jakarta, 17 November 2020 – Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia mengecam tindakan Pemerintah Indonesia yang menandatangani perjanjian...
RCEP Akan Memperburuk Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi
Siaran PersKoalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi14 November 2020 Indonesia saat ini telah berada pada kondisi resesi berdasarkan laporan Badan Pusat...
Ambisi Indonesia di RCEP, Terlibat Dalam Global Value Chain dan Penarikan Investasi
Update Monitoring RCEP Jakarta, 15 September 2020 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mengadakan audiensi dengan Ibu Dr. Ir....
Karpet Merah Investasi di tengah Pandemi Akibatkan Krisis Kedaulatan Rakyat
Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil Indonesiauntuk Keadilan Ekonomi Jakarta, 7 September 2020 – Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi...
RCEP Justru akan Memperburuk Krisis Kesehatan dan Ekonomi di Tengah Pandemi
Rilis RCEP Jakarta, 11 Juni 2020 - Wabah Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 7 juta orang, dan menyebabkan kematian lebih...
Adopsi Rezim Pasar Bebas, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Petani dan Pangan Nasional
Omnibus law RUU Cipta Kerja selanjutnya RUU Cilaka akan mengubah empat undang-undang yang diamanatkan oleh Putusan World Trade Organization...
Popular Post
-
Penenggelaman Kapal Asing
-
Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional
-
Menakar Isi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja & UMKM
-
Menyoal Kebijakan Pemerintah Tentang Krisis Multidimensi & Omnibus Law ditengah Pandemi Covid19
-
DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”
