Sabtu , 25 Maret 2017
iden

ISDS

Report and Review of Discussion Series on Economic Justice 24th february 2017

“Freeport and ISDS Law Suit Threat” BACKGROUND AND CURRENT SITUATION Freeport-McMoRan Inc. has operated mining exploitation in Indonesia since the 67’s. Freeport investment is considered as the first foreign investment into Indonesia. Civil relations of the Government of Indonesia and Freeport is formed in Contact of Work (CoW) – which agreed upon before enactment of Mining Law (Law 11/1967). Freeport …

Read More »

Laporan dan Ulasan Seri Diskusi Keadilan Ekonomi 24 februari 2017

“Freeport dan ancaman gugatan isds” RIWAYAT DAN KONDISI TERKINI Freeport-McMoran Inc melakukan penambangan di Indonesia sejak tahun 67-an, investasi Freeport adalah investasi asing pertama yang masuk Indonesia. Hubungan perdata Pemerintah Indonesia dan Freeport dibentuk dalam Kontak Karya (KK) – Contract of Work yang disepakati sebelum adanya Undang-Undang Pokok Pertambangan (UU 11/1967). Freeport kemudian mendapat perpanjangan KK pertama pada Desember 1991 …

Read More »

Ancaman Baru dari mekanisme ISDS (Gugatan Investor Asing terhadap Negara) – Novartis VS Kolombia

Perusahaan Farmasi Raksasa Asal Swiss yang bernama Novartis telah mengancam untuk menggugat Kolombia ke Lembaga Arbitrase Internasional, ICSID, karena Kolombia membuat obat kanker murah dan terjangkau untuk rakyatnya dengan harga US$15.000/tahun. Berita selengkapnya:

Read More »

Civil society groups say No to investors suing States in RCEP

Civil society groups say No to investors suing States in RCEP August, July 3rd 2016. The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is being negotiated in secret by 16 countries* and a leaked copy of its investment chapter includes proposals to allow foreign investors to sue governments at an international tribunal. These investor suits can be for unlimited cash damages and …

Read More »

Kedaulatan dan Sengketa Investasi

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Mei 2016 Dalam setiap perundingan free trade agreement (FTA) atau bilateral investment treaty (BIT), salah satu isu yang paling kontroversial adalah persoalan penyelesaian sengketa investasi antara investor asing dan negara di arbitrase internasional. Perdebatan tentang isu tersebut berlangsung sangat tajam dalam konteks pertentangan antara keperluan untuk melindungi hak investor asing …

Read More »

Revised Mining (Mineral & Coal) Law

Revised Mining (Mineral & Coal) Law: “There Needs To Be a Strategy to Avoid an ISDS Lawsuit” In the list of National Legislation Programs (Prolegnas), Mineral and Coal Regulation (UU Minerba) No. 4/2009 entered the list of the Regulation which will be revised by the House of Representatives (DPR). There are indications that the discussion completed in this 2016 and …

Read More »

UU Minerba Direvisi – Perlu ada Strategi Untuk Menghindar Dari Gugatan ISDS

UU Minerba Direvisi: “Perlu Ada Strategi Untuk Menghindar Dari Gugatan ISDS” Dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Undang-undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) No.4/2009 masuk menjadi daftar UU yang akan direvisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ada indikasi bahwa tahun 2016 ini pembahasan selesai dan bisa segera disahkan. Terhadap rencana pembahasan perubahan UU Minerba dari materi versi pemerintah, Indonesia for …

Read More »

HR Standard and Investor Liability in the New Model of Indonesian BITs

IGJ Monitoring – Investment, September 2015 HR Standard and Investor Liability in the New Model of Indonesian BITs Jakarta, 3rd September 2015.  Along with the increasing cases filed by investors against Indonesia to the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), the Government plan to reassess the 64 Bilateral Investment Treaties (BITs) that have been signed by Indonesia immediately. …

Read More »

Standard HAM Dan Pertanggungjawaban Investor Dalam Model Baru BITs Indonesia

Jakarta, 3 September 2015. Seiiring meningkatnya kasus gugatan investor terhadap Indonesia di International Centre for Settlement on Investment Disputes (ICSID), Pemerintah meminta agar 64 BITs yang telah ditandatangani Indonesia segera dikaji kembali. Pemerintah Indonesia kemudian membentuk tim kajian yang bernama Tim Ahli Bilateral Investment Treaty (BIT). Bulan lalu, Indonesia for Global Justice (IGJ) mendapat kesempatan untuk berdiskusi secara khusus dengan …

Read More »

Government mulling strong model BIT to revise investment pacts

Government mulling strong model BIT to revise investment pacts NEW DELHI: The government will soon come with a comprehensive model Bilateral Investment Treaty (BIT), which will form basis for fixing shortcomings in existing pacts and negotiations with different countries. Government had decided to come out with a new framework after several multinational firms invoked bilateral investment protection agreements. The model …

Read More »