Minggu , 22 April 2018
iden

news

Update Perundingan KTM ke-11 WTO, RCEP dan IEU CEPA

JAKARTA, 19 Januari 2018 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE) melakukan audiensi dengan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI (Bapak Iman Pambagiyo).Dalam audiensi ini Koalisi MKE bermaksud untuk meminta perkembangan informasi atas 3 hal : Pertama, perkembangan hasil perundingan KTM ke-11 WTO di Buenos Aires, Argentina; Kedua, perkembangan perundingan RCEP ; dan Ketiga, perkembangan perundingan IEU – …

Read More »

Statement of Trade Justice Pilipinas

Trade Justice Pilipinas is alarmed over reports that the European Union is wavering on its commitment to protect and promote human rights in the context of its long-term strategic partnership with the Philippines. The statements made by Stefano Manservisi, Director General of the European Commission for International Cooperation and Development that the EU will modify the standard text of the future agreements …

Read More »

Binding Treaty-IGJ di UN Geneva 2018

  Rachmi Hertanti Director of Indonesia for Global Justice (IGJ), at SIDE EVENT: REFLECTIONS TOWARDS THE UN BINDING TREATY ON TRANSNATIONAL CORPORATIONS WITH RESPECT TO HUMAN RIGHTS, DISMANTLE CORPORATE POWER, March 7, 2018. In a presentation at the UN Geneva building, Rachmi Hertanti explained that Indonesia needs Binding Treaty as one of the efforts to improve the people’s welfare as …

Read More »

Pemerintah Kaji Dampak Rancangan TPP Bagi Pasar Domestik

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah mengkaji dampak dari kerja sama Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP) terhadap pasar domestik Indonesia. Sebelumnya, sebanyak 11 negara penggagas baru saja merampungkan rancangan akhir kesepakatan terkait perdagangan bebas antar-kawasan tersebut. “Nanti akan dilihat dulu,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui selepas mengikuti konferensi pers terkait penyelundupan 71 ribu ekor benih lobster di Kantor Bea dan Cukai, Bandara Soekarno …

Read More »

Investasi Asing Meningkatkan Praktik Perbudakan di Atas Kapal?

Trubus.id — Tanggal 22 Februari menjadi pertemuan keempat pemerintah Indonesia dalam perundingan IEU-CEPA di Solo, Jawa Tengah, mengenai perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Perundingan tersebut akan sangat mempengaruhi banyak sektor di Indonesia, baik itu bahan mentah, pertanian, maupun dan perikanan. Selama ini, Indonesia hanya didorong menyiapkan kebutuhan bahan mentah bagi pasar Eropa dan Amerika Serikat. Sekertaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Indonesia (KIARA) Susan Herawati mengatakan …

Read More »

Civil groups demand CEPA bring fair outcome

Jakarta | Thu, February 22 2018 Several civil groups have called for transparency in the negotiation between Indonesia and the European Union over the comprehensive economic partnership agreement (CEPA) to ensure the deal would bring equitable and sustainable development. The demands come at a time when Indonesia and the EU are carrying out the fourth CEPA negotiation in Surakarta, Central …

Read More »

Fungsi Kontrol DPR Lemah, UU Perjanjian Internasional Dipersoalkan

Sembilan lembaga swadaya masyarakat dan lima orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan judicial review sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Mereka diantaranya, Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesian Human Rights and Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Solidaritas Perempuan (SP) dan …

Read More »

UU Perjanjian Internasional Inkonstitusional

Jakarta, 14 Februari 2018 – Sembilan lembaga swadaya masyarakat dan lima orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan judicial review sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Mereka diantaranya, Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesian Human Rights and Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kesatuan Nelayan …

Read More »

Sektor Pertanian I Perdagangan Bebas Batasi Peran Negara Memperkuat Petani Lokal

Subsidi bagi Petani Jangan Dibatasi Banyak kerja sama perdagangan dikhawatirkan menyandera pemerintah untuk memperkuat petani lokal. JAKARTA – Pemerintah diminta serius memperjuangkan pemberian subsidi tanpa limitasi terhadap para petani kecil. Pasalnya, akibat dari banyaknya kerja sama perdagangan internasional yang diikuti, pemerintah terpaksa harus membatasi pemberian subsidi, termasuk kepada para petani kecil. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hartanti, menegaskan …

Read More »

IGJ Tuding Perjanjian Perdagangan Bebas Tidak Transparan dan Langgar HAM

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menegaskan perjanjian perdagangan bebas yang sedang dibahas pemerintah Indonesia dengan sejumlah pihak mengalami “defisit demokrasi” karena cenderung kurang transparan dan mengancam hak asasi manusia (HAM). “Negosiasi tentang perdagangan bebas dan perjanjian investasi umumnya kerap dilakukan di balik pintu tertutup, dengan sedikit akses terhadap informasi dan ruang intervensi bagi masyarakat sipil dan jutaan …

Read More »