Kamis , 22 Februari 2018
iden

news

Fungsi Kontrol DPR Lemah, UU Perjanjian Internasional Dipersoalkan

Sembilan lembaga swadaya masyarakat dan lima orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan judicial review sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Mereka diantaranya, Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesian Human Rights and Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Solidaritas Perempuan (SP) dan …

Read More »

UU Perjanjian Internasional Inkonstitusional

Jakarta, 14 Februari 2018 – Sembilan lembaga swadaya masyarakat dan lima orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan judicial review sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Mereka diantaranya, Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesian Human Rights and Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kesatuan Nelayan …

Read More »

Sektor Pertanian I Perdagangan Bebas Batasi Peran Negara Memperkuat Petani Lokal

Subsidi bagi Petani Jangan Dibatasi Banyak kerja sama perdagangan dikhawatirkan menyandera pemerintah untuk memperkuat petani lokal. JAKARTA – Pemerintah diminta serius memperjuangkan pemberian subsidi tanpa limitasi terhadap para petani kecil. Pasalnya, akibat dari banyaknya kerja sama perdagangan internasional yang diikuti, pemerintah terpaksa harus membatasi pemberian subsidi, termasuk kepada para petani kecil. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hartanti, menegaskan …

Read More »

IGJ Tuding Perjanjian Perdagangan Bebas Tidak Transparan dan Langgar HAM

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menegaskan perjanjian perdagangan bebas yang sedang dibahas pemerintah Indonesia dengan sejumlah pihak mengalami “defisit demokrasi” karena cenderung kurang transparan dan mengancam hak asasi manusia (HAM). “Negosiasi tentang perdagangan bebas dan perjanjian investasi umumnya kerap dilakukan di balik pintu tertutup, dengan sedikit akses terhadap informasi dan ruang intervensi bagi masyarakat sipil dan jutaan …

Read More »

MATERI DISKUSI FTA DAN DIGITAL

Indonesia TIK Menghadapi FTA selengkapnya Digital righ dalam free trdade selengkapnya

Read More »

Fellowship for Journalist on The ISDS Report

The Chaos on Foreign Mining Contract Report by: Armidis Fahmi Jakarta, 16 March 2017. As an oil and gas producing country, Indonesia is not automatically becoming a rich country. Instead of gaining benefit from its mining industry, Indonesia has been many time sued in the international arbitration under the scheme Investor State Dispute Settlement (ISDS). The potential lawsuit is also …

Read More »

Kritik terhadap UU Perjanjian Internasional: Pengikatan Indonesia dalam perjanjian internasional

Diskusi pembahasan Undang-undang Perjanjian Internasional Pengikatan Indonesia dalam perjanjian Internasional 20 Januari 2017, Indonesia for Global Justice menyelenggarakan“Diskusi Kelompok Terfokus” (Focus Group Discussion) untuk mereview hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan Perjanjian Internasional. Diskusi yang diselenggarakan di  bilangan Kalibata tersebut dihadiri peneliti IGJ Irfan Hutagalung sebagai narasumber serta penanggap dari Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dari  Kementerian Luar …

Read More »

Tantangan RCEP mendongkrak ekspor

Pembahasan kesepakatan kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sampai saat ini terus berlanjut dan cukup alot. RCEP sebagai upaya ASEAN mengharmonisasikan sejumlah aturan perdagangan dengan keenam mitra dagang ASEAN ditantang dapat menghasilkan nilai ekspektasi tinggi kedua belah pihak. Terutama bagi Indonesia. Sebelumnya ASEAN telah menandatangani lima kesepakatan perdagangan bebas (Free Trade Agreements–FTA). Yakni ASEAN dengan China, ASEAN dengan Jepang, ASEAN …

Read More »

Churchill updates on $1.3bn claim against the Republic of Indonesia

Churchill updates on $1.3bn claim against the Republic of Indonesia Churchill Mining says it continues to pursue its $1.315bn claim against the Republic of Indonesia in relation to the revocation of its licenses at the East Kutai Coal Project (EKCP). At the time the EKCP licences were revoked, Churchill and its wholly owned subsidiary Planet Mining held a 75% interest …

Read More »

Pernyataan Sikap Indonesia for Global Justice (IGJ) Solidaritas Perjuangan untuk Petani Kendeng Lestari

Kasus Semen Kendeng: “Legalisasi Negara Atas Kejahatan Korporasi” Jakarta, 1 April 2017 Meninggalnya Ibu Patmi, pejuang petani perempuan Kendeng, telah menjadi penggerak perluasan perjuangan melawan rencana pembangunan pabrik semen oleh PT.Semen Indonesia yang mengancam keberlangsungan hidup yang dilegalisasi Negara. Indonesia for Global Justice (IGJ) mengucapkan belasungkawa yang dalam atas meninggalnya Ibu Patmi dan ikut mendukung perjuangan petani Kendeng Lestari. IGJ …

Read More »