Minggu , 26 Mei 2019
iden

news

Sengketa Investasi Bikin Negara Tekor

  Sengketa Investasi Bikin Negara Tekor oleh: Rachmi Hertanti, SH., MH Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ)   Berita kemenangan Pemerintah Indonesia atas perusahaan tambang asal India, India Metal & Ferro Alloys Ltd.(IMFA) pada 29 Maret 2019 lalu, terus menggema. Sebelumnya Pemerintah Indonesia juga menang atas Rafat Ali Rizvi dan Churcill Mining. Para investor asal Inggris itu menyeret Indonesia …

Read More »

IGJ: Mekanisme ISDS Harus Dihindari Indonesia

AKURAT.CO, Indonesia for Global Justice (IGJ) kembali mengingatkan bahwa Indonesia masih berpotensi untuk dapat digugat oleh investor asing di lembaga arbitrase internasional. Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti menuturkan, hal ini dikarenakan Perjanjian Perdagangan dan Investasi internasional Indonesia masih mengatur mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS), yaitu mekanisme yang memberikan hak kepada investor untuk dapat menggugat negara di arbitrase internasional. “Walaupun Pemerintah Indonesia sudah …

Read More »

IGJ Sebut Kemenangan Atas Churchill Mining di Arbitrase Jadi Pelajaran Berharga

Kabar24.com,JAKARTA — Indonesia for Global Justice (IGJ) menyambut baik penolakan permohonan Annulment Award Churcill Mining atas putusan Arbitrase Internasional yang kedua pada tahun ini. Dalam putusan International Centre for Settlement of Investment Disputes (Icsid) sebelumnya, pada 22 Desember 2016, Majelis Arbitrase tidak menerima gugatan Churchill dikarenakan 34 dokumen perizinan tambang yang dijadikan dasar sengketa oleh Churchill dianggap tidak otentik dan …

Read More »

Menang Atas IMFA, Pemerintah Jangan Lengah

Rilis IGJ Soal IMFA Menang Atas IMFA, Pemerintah Jangan Lengah Jakarta, 3 April 2019. Indonesia for Global Justice (IGJ) menyambut baik kemenangan Indonesia atas IMFA. Namun, IGJ meminta agar Pemerintah Indonesia tidak lengah atas kemenangan Indonesia atas India Metal Ferro Alloys (IMFA) di Permanent Court of Arbitration (PCA). Hal ini karena potensi IMFA menghindar dari kewajiban yang ditetapkan dalam putusan …

Read More »

Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar HAM, Bukan Karena Sawit

JAKARTA-Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya alasan sawit menjadi dasar kaji ulang rencana kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa dibawah Perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). Hal ini sangat tidak adil bagi rakyat Indonesia. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, menyatakan seharusnya kaji ulang kerjasama IEU CEPA dilakukan berdasarkan penilaian dampak …

Read More »

Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Karena Sawit

Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Karena Sawit Jakarta, 21 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya alasan sawit menjadi dasar kaji ulang rencana kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa dibawah Perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). Hal ini …

Read More »

Pernyataan Sikap Koalisi MKE Terhadap Perundingan Indonesia EU CEPA

Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Terhadap Perundingan Indonesia EU CEPA Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Kepentingan Industri Sawit Jakarta, 21 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya kepentingan industri sawit menjadi dasar kaji ulang rencana kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa dibawah Perjanjian Comprehensive Economic Partnership …

Read More »

Harapan Jelang Debat Cawapres, Lindungi Akses Obat Murah

Jakarta – Koalisi Obat Murah menyuarakan harapan menjelang debat cawaprespada Minggu (17/3/2019) yang salah satu topiknya adalah kesehatan. Harapan tersebut adalah akses obat murah untuk memenuhi hak masyarakat atas kesehatan. “Tersedianya obat yang tidak terlalu mahal akan menghemat anggaran penyakit katastropik, yang juga berdampak baik pada tanggungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,” kata Staff Riset dan Advokasi Isu Kesehatan dan Perburuhan Indonesia for …

Read More »

Monopoli Harga Obat Jadi Akar Masalah Defisit BPJS

  Kertas Posisi Indonesia for Global Justice[1]  Monopoli Harga Obat Jadi Akar Masalah Defisit BPJS Jakarta, 13 Maret 2019 – Defisit BPJS Kesehatan mengancam akses masyarakat terhadap obat-obatan. Khususnya obat-obatan pasien penyakit katastrofik seperti kanker. Tingginya harga obat-obatan adalah salah satu faktor yang mendorong tingginya defisit. Diperkirakan belanja obat BPJS Kesehatan mencapai Rp 36 triliun pada 2018 atau 40% dari …

Read More »

EKSPOR – IMPOR DPR Didesak Tunda Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional

JAKARTA, KOMPAS – Koalisi masyarakat sipil untuk keadilan ekonomi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk menunda proses ratifikasi berbagai perjanjian perdagangan internasional. Pasalnya, tanpa kajian mendalam dan komprehensif, perjanjian perdagangan internasional bisa berpotensi merugikan masyarakat. Catatan Kementerian Perdagangan (Kemendag), hingga Maret 2019, terdapat 12 perjanjian perdagangan internasional yang berada dalam tahap ratifikasi. Beberapa di antaranya, yaitu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif …

Read More »