Sabtu , 21 September 2019
iden

news

Surat Terbuka Serikat Buruh Untuk Menghukum Pengusaha Korea Selatan

  Investasi Ditingkatkan, Pemerintah Lupa Melindungi Buruh Jakarta, 7 Agustus 2019. Tidak ada agenda perlindungan hak buruh dalam visi Indonesia Presiden Jokowi. Rencana pemerintah mengundang banyak investasi telah melupakan perlindungan buruh dari praktek pelanggaran hukum yang dilakukan investor asing. Faktanya, dalam rangka mengundang investasi Korea Selatan, Pemerintah Indonesia mendorong percepatan penyelesaian kerjasama ekonomi Indonesia dengan Korea Selatan (Indonesia-Korea CEPA). Namun, kerjasama …

Read More »

Kalah dengan Brasil di WTO, Indonesia Korbankan Label Halal

JAKARTA, KOMPAS — Kekalahan Indonesia dalam sejumlah sengketa perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO membuat pemerintah menerbitkan aturan baru. Aturan baru tersebut menghapuskan kewajiban pencantuman label halal. Regulasi yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Kementerian Perdagangan menyatakan, aturan ini diterbitkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap WTO …

Read More »

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bukan Solusi Atasi Defisit  

Siaran Pers  Jakarta, 04 September 2019 Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bukan Solusi Atasi Defisit  Iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mengalami kenaikan. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan yang terus menggelembung. Usulan kenaikan tersebut mencakup peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang menikmati fasilitas kesehatan (faskes) kelas III, serta peserta yang menikmati …

Read More »

Perjanjian RCEP Melindungi Investor, Merampas Hak Rakyat

Rilis Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi Perjanjian RCEP Melindungi Investor, Merampas Hak Rakyat Jakarta, 23 Agustus 2019. Koalisi masyarakat sipil untuk keadilan ekonomi melakukan aksi penolakan terhadap perjanjian RCEP yang sedang dirundingkan oleh Indonesia. Penolakan tersebut karena isi perjanjian RCEP akan melegalisasi perampasan hak rakyat atas keadilan ekonomi. Aturan RCEP hanya akan memberikan perlindungan dan memfasilitasi kebebasan investasi dan …

Read More »

Workshop Kampanye Publik untuk Penguatan Isu Akses Obat-Obatan Murah Terdampak FTA   

Jakarta, 14 Juli 2019. Begitu peliknya masalah akses obat murah belum didukung oleh gerakan yang massif untuk mendorong advokasi terhadap rezim perjanjian perdagangan bebas dan regulasi yang merugikan hak rakyat atas kesehatan. Namun demikian, advokasi terhadap isu ini belum banyak dipahami secara serius kelompok pasien. Padahal dengan pemahaman memadai, hal ini dapat mendorong penguatan advokasi kebijakan terhadap penolakan FTA dan …

Read More »

Polisi dan TNI Adang Massa Aksi GEBRAK Menuju Gedung DPR/MPR

JAKARTA – Ribuan peserta aksi massa Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) yang akan bergerak menuju depan Gedung MPR/DPR RI untuk melaksanakan unjuk rasa menolak revisi UU Ketenagakerjaan dihadang oleh kepolisian dan TNI. Penghadangan terjadi di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Jakarta Utara. Di Koja, Kepolisian Jakarta Utara menghalangi mobil komando milik Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) …

Read More »

GERAK LAWAN Gerakan Rakyat Melawan Neo Imperialisme dan Neo Kolonialisme

“SEMBILAN RENUNGAN, MENJELANG PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI 16 AGUSTUS 2019” Pidato “Visi Indonesia” yang dibacakan Presiden Joko Widodo pada 4 Juli 2019 di Sentul Bogor, merupakan ilusi tentang kemakmuran Indonesia. Pembangunan ekonomi mendorong industrialisasi mempercepat pembentukan kota-kota. Karena kota adalah pertumbuhan ekonomi bercorak kapitalistik. Karena kota membangun kultur individualistis yang sangat jauh dari karakter Indonesia. Sehingga kita menjadi tahu, siapa …

Read More »

Artikel Monitoring IGJ : Perlindungan Paten Benih Dalam FTA Mengkebiri Hak Petani

Jakarta, 14 Agustus 2019. Pemerintah Indonesia semakin gencar merundingkan perjanjian perdagangan internasional yang mengatur paten benih untuk korporasi. Padahal, kriminalisasi petani pemulia jagung di JawaTimurpada 2005 masih menjadi trauma. Bahkan, praktek kriminalisasi serupa kembali terjadi terhadap petani di Kabupaten Aceh Utara tahun ini. Kasus kriminalisasi tersebut diakibatkan oleh aturan perlindungan paten benih yang diadopsi dari perjanjian WTO.  Aturan tersebut membatasi …

Read More »

Kertas Kebijakan Indonesia for Global Justice Agustus 2019 Kerjasama Indonesia-Australia CEPA

Kertas Kebijakan Indonesia for Global Justice Agustus 2019 Analisis Kritis Kerjasama Indonesia-Australia CEPA: “Berpotensi Besar Meningkatkan Impor, Ketimbang Ekspor” Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variable tariff tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja ekspor Indonesia ke Australia. Selama ini, hambatan perdagangan Indonesia ke Australia dipengaruhi oleh faktor tindakan non-tarif. IA-CEPA dipastikan akan memperdalam defisit perdagangan antara Indonesia dan Australia yang dari 2014 ke 2018 …

Read More »

Pers Rilis IGJ, KPR, FPBI Merespon Kerjasama Indonesia-Korea CEPA dan Pidato Presiden Jokowi

  Investasi Ditingkatkan, Pemerintah Lupa Melindungi Buruh Jakarta, 7 Agustus 2019. Tidak ada agenda perlindungan hak buruh dalam visi Indonesia Presiden Jokowi. Rencana pemerintah mengundang banyak investasi telah melupakan perlindungan buruh dari praktek pelanggaran hukum yang dilakukan investor asing. Faktanya, dalam rangka mengundang investasi Korea Selatan, Pemerintah Indonesia mendorong percepatan penyelesaian kerjasama ekonomi Indonesia dengan Korea Selatan (Indonesia-Korea CEPA). Namun, kerjasama …

Read More »