Selasa , 19 Juni 2018
iden

news

MK lanjutkan sidang UU Perjanjian Internasional

Elshinta.com – Mahkamah konstitusi pada Selasa (22/5) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional yang diajukan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Mahkamah kembali menggelar sidang perkara pengujian UU Perjanjian Internasional dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pihak pemohon dan DPR,” ujar juru bicara MK, Fajar Laksono melalui pesan …

Read More »

Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

Peran DPR seharusnya menyetujui atau menolak tindakan pemerintah yang akan mengikatkan diri dalam kesepakatan/perjanjian internasional sesuai maksud Pasal 11 UUD 1945. Setiap perjanjian internasional seharusnya membutuhkan persetujuan DPR terutama ketika substansi perjanjiannya berdampak terhadap masyarakat luas. Hal ini wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dimanatkan Pasal 11 ayat (2) UUD Tahun 1945 agar tercipta partisipasi, transparansi dan akutanbilitas dalam alam demokrasi. …

Read More »

Putaran Dagang RCEP : Singapura Memfasilitasi Keistimewaan Untuk Bisnis Diatas Kepentingan Rakyat

3 Mei 2018, Singapura: Para pejabat perdagangan dari 16 negara yang sedang bernegosiasi dengan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) bertemu di Singapura pekan ini untuk memajukan Perjanjian Perdagangan Bebas Mega (FTA) yang ambisius ini, namun masyarakat sipil telah ditutup. Masyarakat sipil telah bekerja keras untuk mendapatkan akses dan suara di putaran sebelumnya, meskipun tidak cukup. Pada putaran negosiasi di Filipina, …

Read More »

Pandangan IGJ: Kondisi Hak Atas Pangan di Indonesia

Pada 9-18 April 2018 Hilal Elver selaku Pelapor Khusus PBB untuk Hak Atas Pangan (Special Raporteur United Nations on The Right to Food) melakukan kunjungan ke Indonesia untuk melihat kondisi hak atas pangan di Indonesia. Dalam misi kunjungan nya ke Indonesia, Hilal Elver bermaksud mendengar dan melihat langsung kebijakan pangan di Indonesia dari stakeholder terkait Pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Organisasi Masyarakat …

Read More »

Update Perundingan KTM ke-11 WTO, RCEP dan IEU CEPA

JAKARTA, 19 Januari 2018 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE) melakukan audiensi dengan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI (Bapak Iman Pambagiyo).Dalam audiensi ini Koalisi MKE bermaksud untuk meminta perkembangan informasi atas 3 hal : Pertama, perkembangan hasil perundingan KTM ke-11 WTO di Buenos Aires, Argentina; Kedua, perkembangan perundingan RCEP ; dan Ketiga, perkembangan perundingan IEU – …

Read More »

Statement of Trade Justice Pilipinas

Trade Justice Pilipinas is alarmed over reports that the European Union is wavering on its commitment to protect and promote human rights in the context of its long-term strategic partnership with the Philippines. The statements made by Stefano Manservisi, Director General of the European Commission for International Cooperation and Development that the EU will modify the standard text of the future agreements …

Read More »

Binding Treaty-IGJ di UN Geneva 2018

  Rachmi Hertanti Director of Indonesia for Global Justice (IGJ), at SIDE EVENT: REFLECTIONS TOWARDS THE UN BINDING TREATY ON TRANSNATIONAL CORPORATIONS WITH RESPECT TO HUMAN RIGHTS, DISMANTLE CORPORATE POWER, March 7, 2018. In a presentation at the UN Geneva building, Rachmi Hertanti explained that Indonesia needs Binding Treaty as one of the efforts to improve the people’s welfare as …

Read More »

Pemerintah Kaji Dampak Rancangan TPP Bagi Pasar Domestik

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah mengkaji dampak dari kerja sama Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP) terhadap pasar domestik Indonesia. Sebelumnya, sebanyak 11 negara penggagas baru saja merampungkan rancangan akhir kesepakatan terkait perdagangan bebas antar-kawasan tersebut. “Nanti akan dilihat dulu,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui selepas mengikuti konferensi pers terkait penyelundupan 71 ribu ekor benih lobster di Kantor Bea dan Cukai, Bandara Soekarno …

Read More »

Investasi Asing Meningkatkan Praktik Perbudakan di Atas Kapal?

Trubus.id — Tanggal 22 Februari menjadi pertemuan keempat pemerintah Indonesia dalam perundingan IEU-CEPA di Solo, Jawa Tengah, mengenai perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Perundingan tersebut akan sangat mempengaruhi banyak sektor di Indonesia, baik itu bahan mentah, pertanian, maupun dan perikanan. Selama ini, Indonesia hanya didorong menyiapkan kebutuhan bahan mentah bagi pasar Eropa dan Amerika Serikat. Sekertaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Indonesia (KIARA) Susan Herawati mengatakan …

Read More »

Civil groups demand CEPA bring fair outcome

Jakarta | Thu, February 22 2018 Several civil groups have called for transparency in the negotiation between Indonesia and the European Union over the comprehensive economic partnership agreement (CEPA) to ensure the deal would bring equitable and sustainable development. The demands come at a time when Indonesia and the EU are carrying out the fourth CEPA negotiation in Surakarta, Central …

Read More »