Selasa , 27 Juni 2017
iden

Publikasi

Perlu Strategi Untuk Merumuskan Perlindungan Kepentingan Rakyat

RILIS MEDIA – Koalisi Masyarakat Indonesia untuk Keadilan Ekonomi Tentang Perundingan Putaran Pertama  IEU CEPA 20-21 September 2016 di Brussel *“Perlu Strategi Untuk Merumuskan Perlindungan Kepentingan Rakyat”* *Jakarta, 21 September 2016*. Setelah menyepakati Scooping Paper pada April 2016 yang lalu, Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa memulai perundingan putaran pertama perjanjian kerjasama ekonomi (CEPA) pada 20-21 September 2016 di Brussel. Untuk …

Read More »

Surat Terbuka Rakyat Indonesia Kepada Presiden Joko Widodo

Surat Terbuka Rakyat Indonesia Kepada Presiden Joko Widodo   Kerjasama Ekonomi Internasional Indonesia: “Buka Ruang Intervensi Publik”   Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo  Cq: Menteri Koordinator Perekonomian; Menteri Perdagangan; Menteri Luar Negeri; KSP, Menteri Kesehatan   Di Tempat   Dengan Hormat, Kami Rakyat Indonesia, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Indonesia Untuk Keadilan Ekonomi, bersama surat ini perkenankanlah …

Read More »

SIARAN PERS FORUM MASYARAKAT SIPIL INDONESIA UNTUK KEBIJAKAN LUAR NEGERI MERESPOND PERTEMUAN G20

“Kerjasama Perpajakan dan Reformasi Struktural dalam Perdagangan dan Investasi harus menjadi prioritas Indonesia di G20” Jakarta, 5 September 2016. Dua hari ini tepatnya tanggal 4-5 September berlangsung pertemuan Puncak G20 di Hangzhou, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Presiden Jokowi hadir di pertemuan tersebut. Pertemuan puncak G20 yang mengangkat tema Pembangunan yang inovatif, menyegarkan, terhubung, dan inklusif berlangsung hampir satu tahun sejak …

Read More »

Surat Pernyataan Bersama Indonesia Focal Point Untuk Advokasi Kejahatan Korporasi

Surat Pernyataan Bersama Indonesia Focal Point Untuk Advokasi Kejahatan Korporasi  “Revolusi Sistem Penegakan Hukum Indonesia” Jakarta, 11 Agustus 2016. Indonesia Focal Point untuk Advokasi Kejahatan Korporasi (IFP) menilai pengungkapan Haris Azhar atas kejahatan yang melibatkan institusi penegak hukum Indonesia menunjukan tentang “bobroknya” sistem penegakan hukum Indonesia. Terlebih keterlibatan institusi penegak hukum Indonesia semakin memperkuat asumsi mengenai gagalnya penegakan hukum atas …

Read More »

RPP Harus Selaras Dengan Review Perjanjian Investasi Internasional

Siaran Pers Indonesia for Global Justice (IGJ) Tentang RPP Penyelesaian Sengketa Investasi: “RPP Harus Selaras Dengan Review Perjanjian Investasi Internasional” Jakarta, 21 Juni 2016. Indonesia for Global Justice (IGJ) meminta agar penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelesaian Sengketa Investasi harus bisa secara efektif menjawab persoalan Indonesia atas gugatan Investor asing yang didasari atas Perjanjian Investasi Internasional yang ditandatangani oleh …

Read More »

Indonesian ISDS Experience & The Dominance Politics of Mining Industry

The case of Newmont Mining vs Indonesia is a powerful example of how investment agreements, particularly Bilateral Investment Treaties (BITs), are used by companies to get exemptions from government regulations and legislation, undermining democracy and development. It also illustrates the longterm dangers of governments signing investment agreements, which continue to be enforced even when subsequent governments try to re-establish sovereign …

Read More »

US-ASEAN Summit 15-16 Feb: “Jangan Ada Komitmen Tentang TPP”

Statement – Pesan Rakyat Indonesia Untuk Jokowi US–ASEAN Summit 15–16 Feb: “Jangan Ada Komitmen Tentang TPP” Jakarta, 15 Februari 2016. Sekelompok organisasi masyarakat sipil Indonesia mendesak agar Presiden Joko  Widodo  tidak  membuat  komitmen  apapun  terhadap  TPP  dalam  pertemuan  US-ASEAN  Summit yang akan dilaksanakan pada 15-16 Februari di California, AS. Mereka juga mengingatkan agar Presiden tidak kembali membuat pernyataan politik yang …

Read More »

Info Grafis : 3 langkah mengenal ISDS di Indonesia

Selengkapnya >> 3 LANGKAH MENGENAL ISDS INDONESIA

Read More »

IGJ: PRESIDENT JOKO WIDODO, DON’T DISCUSS TPP IN THE US VISIT 

Jakarta, 21 Oktober 2015. President Joko Widodo will visit the US on 24 -26th October 2015. Indonesia for Global Justice (IGJ) calls President Joko Widodo not to use his visit to discuss the involvement of Indonesia into the Trans Pacific Partnership (TPP) economic cooperation agreement. TPP is a mega trading block which encourages free trade cooperation and liberalization in various …

Read More »

“Jokowi Tak Boleh Bahas TPP Di AS”

Rilis IGJ: “Jokowi Tak Boleh Bahas TPP Di AS”  Jakarta, 21 Oktober 2015 – Terkait kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat (AS) pada 24-26 Oktober 2015, Indonesia for Global Justice (IGJ) meminta agar Jokowi tidak menggunakan kunjungannya itu untuk membahas mengenai keterlibatan Indonesia ke dalam Perjanjian Kerjasama Ekonomi Trans Pacific Partnership (TPP). TPP merupakan suatu mega trading blok yang mendorong …

Read More »