Minggu , 22 April 2018
iden

Publikasi

“Jelang Perundingan IEU CEPA, Kelompok Masyarakat Sipil Menggugat UU Perjanjian Internasional Ke Mahkamah Konstitusi”

JAKARTA, 14 Februari 2018. Menjelang perundingan Indonesia European Comprehenshive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) pada 19-23 Februari 2018 di Solo, Jawa Tengah, Sembilan organisasi masyarakat sipil Indonesia dan 5 orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan Judicial Review Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD …

Read More »

IGJ: Kerja Sama Perdagangan Bebas Desak Produk Lokal Indonesia

Sejumlah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan Indonesia dinilai malah memberikan dampak buruk terhadap nasib produk-produk lokal. tirto.id – Indonesia for Global Justice (IGJ), lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada isu perdagangan bebas, mengkritik sejumlah kerja sama internasional untuk perdagangan bebas, yang diteken oleh pemerintah Indonesia, justru meningkatkan ketergantungan pasar dalam negeri terhadap produk-produk impor. Direktur IGJ Rachmi Hertanti menilai kerja sama perdagangan …

Read More »

The Appealed Of Indonesia Failed, Civil Societies Urge Government To Withdraw The WTO Commitment

Jakarta, 20 November 2017. Indonesian Civil Society Group consisting of Indonesia for Global Justice (IGJ), Bina Desa and Indonesian Peasant Union (SPI) assessed that the failure of Indonesia’s appealed against United States and New Zealand in The Appellate Body WTO proved that WTO free trade agreements and its dispute resolution scheme were not made to provide protection and justice for …

Read More »

INDONESIA KALAH DI WTO, PEMERINTAH DIMINTA CABUT KOMITMEN TERHADAP WTO

Jakarta, 20 November 2017. Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia yang terdiri dari Indonesia for Global Justice (IGJ), Bina Desa, dan Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai bahwa kekalahan Indonesia terhadap Amerika Serikat dan New Zealand di WTO membuktikan perjanjian perdagangan bebas dan skema penyelesaian sengketanya tidak dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi petani Indonesia. Bahkan system perjanjian perdagangan bebas semakin memperkuat …

Read More »

Rilis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi

Perundingan RCEP Tidak Perlu Dilanjutkan Jakarta, 30 Oktober 2017. Koalisi masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak melanjutkan perundingan perdagangan bebas Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Hal ini dikarenakan perundingan perdagangan bebas RCEP ini hanya akan merugikan Indonesia ditengah berbagai negara mitra ekonomi ASEAN masih menerapkan tindakan proteksi terhadap pasarnya. Perundingan Putaran ke-20 RCEP telah …

Read More »

“Liberalisasi E-commerce Di RCEP Jangan Hanya Menguntungkan Pemain Besar”

Rilis Indonesia for Global Justice ( IGJ ) Tentang Posisi Runding E-commerce Indonesia Dalam Perundingan RCEP   Jakarta, 27 Oktober 2017. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak kepada Pemerintah Indonesia agar tidak terlalu gegabah dalam membuka sektor ekonomi digital, khususnya e-commerce, dalam perundingan ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnerhsip (RCEP) yang dilakukan minggu ini di Incheon, Korea Selatan. Hal ini karena …

Read More »

Seri Buku Panduan Memahami WTO & Perjanjian Perdagangan Bebas Untuk Masyarakat

Pendahuluan Krisis 1997/1998 menyisakan persoalan besar bagi kehidupan rakyat Indonesia. Pinjaman utang luar negeri telah menggunung dan rakyatlah yang harus membayarnya. Pinjaman luar negeri juga diikuti dengan persyaratan ketat, yang diantaranya mengharuskan Pemerintah Indonesia membuka kesempatan luas bagi penanaman modal asing untuk melakukan aktivitasnya di hampir seluruh kegiatan ekonomi nasional. Pada konteks inilah tanggungjawab negara untuk melindungi dan mensejahterakan segenap …

Read More »

IGJ Tuding Perjanjian Perdagangan Bebas Tidak Transparan dan Langgar HAM

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menegaskan perjanjian perdagangan bebas yang sedang dibahas pemerintah Indonesia dengan sejumlah pihak mengalami “defisit demokrasi” karena cenderung kurang transparan dan mengancam hak asasi manusia (HAM). “Negosiasi tentang perdagangan bebas dan perjanjian investasi umumnya kerap dilakukan di balik pintu tertutup, dengan sedikit akses terhadap informasi dan ruang intervensi bagi masyarakat sipil dan jutaan …

Read More »

Democratic Deficit on FTA Negotiations

Da Nang, Vietnam  9 – 10 October 2017 Mega FTA & Investment Treaty  We, CSOs, noted that the current model of economic co-operation is no longer  to simply regulate  narrow terms of trade cooperation  (export-import), but also widely regulate economic and social aspect  and have a direct impact on the lives of the people of Indonesia, even the sovereignty of …

Read More »

Parlemen ASEAN Diminta Mendorong Pembukaan Teks Negosiasi RCEP

SIARAN PERS Indonesia for Global Justice (IGJ) & Focus on The Global South Filipina 25 Agustus 2017. Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama Focus and the Global South menyambut baik komitmen untuk keterlibatan aktif seluruh anggota parlemen di ASEAN salah satunya dengan membentuk kaukus nasional di Parlemen khusus untuk mengawasi dan mengkritisi perundingan kerjasama ekonomi ASEAN dengan 6 negara mitranya …

Read More »