Minggu , 21 Januari 2018
iden

Publikasi

Monitoring Towards The Dispute Between Indonesia Government And Freeport In 2017

Indonesia Vs. Freeport : “Negotiations in the Shadow of the Arbitration Tribunal” Why is IGJ do monitoring? Freeport McMoran Inc. emphasized its rejection of the Work of Contract (WOC/KK) into a Special Mining Permit (IUPK) of Production Operations offered by the Indonesian Government since 10 February 2017. Freeport believes that the change is against the agreement in the WOC, then …

Read More »

Perjanjian Perdagangan Uni Eropa Mengancam Hak Asasi Manusia di Indonesia

*Joint Press Release* Indonesia for Global Justice dan SOMO Netherlands “Perjanjian Perdagangan Uni Eropa Mengancam Hak Asasi Manusia di Indonesia” Amsterdam/Jakarta, September 5th 2017 – The Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), adalah perjanjian perdagangan dan investasi yang sedang dinegosiasikan antara Uni Eropa dan Indonesia, perjanjian tersebut memiliki ancaman yang serius bagi situasi hak asasi manusia di Indonesia, berdasarkan laporan terbaru …

Read More »

Workers call on Governments to Defend the Public Interest and Reject RCEP

10 September 2017, Manila We are trade union and civil society representatives from seven Asian countries who came together to discuss the impacts on labour rights and quality public services of the proposed Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) between 16 Asian nations. RCEP proposes to open markets and deregulate substantial sectors of the economies involved, including trade in goods and …

Read More »

HUMAN RIGHTS AS A KEY ISSUE IN THE INDONESIA- EU

HUMAN RIGHTS AS A KEY ISSUE IN THE INDONESIA-EU COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT 1. INTRODUCTION In April 2016, the European Union (EU) and Indonesia announced their intention to conclude an EU-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Negotiations were officially launched in September 2016. This paper explores the potential impacts of an Indonesia-EU CEPA on human rights in Indonesia and the …

Read More »

Rilis IGJ Tentang Rancangan Perpres terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

IGJ: Perpres TKDN Harus Menjadi Kekuatan Posisi Runding Indonesia Dengan Uni Eropa Jakarta, 3 Agustus 2017. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendukung langkah Pemerintah Indonesia dalam pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau TKDN. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyusun Peraturan presiden tentang TKDN guna mendorong pemanfaatan potensi dalam negeri serta untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Direktur …

Read More »

ISU DIGITAL DI INDONESIA DAN TANTANGANNYA DALAM PERUNDINGAN FTA

Digital Rights??? Penggunaan massif internet oleh publik secara tidak sadar telah menyerahkan data-data pribadi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan publik. Tentunya hal ini menjadi sangat rentan jika data ini digunakan oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab. Di dalam perjanjian perdagangan bebas tentang E-commerce yang telah digagas baik dalam Perjanjian TPP, maupun di dalam beberapa FTA yang …

Read More »

THE DIGITAL ISSUES IN INDONESIA AND ITS CHALLENGES IN FTA NEGOTIATIONS

FTA & DIGITAL TRADE The mobile data revolution that supported by the development of information and communication technology (ICT) have promoted the significant changes in the world’s economic model knows as The Digital Economy. In the International trade, the growing of the information technology has positive impact on the accretion of international services trade. World Trade Organization (WTO) statistics data …

Read More »

MENGUJI KEDAULATAN NEGARA TERHADAP KESUCIAN KONTRAK KARYA FREEPORT

PENDAHULUAN Globalisasi ekonomi meniscayakan cepatnya pergerakan uang, barang dan jasa dalam melintasi batas-batas antar negara. Di saat bersamaan, anggapan bahwa sebuah negara tidak mungkin maju (sejahtera) jika lepas dari arus ekonomi global, makin menguat. Investasi asing dianggap keharusan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meski nyatanya investasi asing tidak hanya berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, bersamaan dengannya muncul …

Read More »

Diskusi Publik Igj : ” Menguji Kedaulatan Negara Terhadap Kesucian Kontrak Karya Freeport

Kamis 13 Juli 2017 Materi Diskusi Publik, Download dibawah ini: Freeport Indonesia – agung – pwyp GUNAWAN-Hak Menguasai Negara dan Kontrak Karya Freeport IRFAN HUTAGALUNG-State Host and Investor Dispute TIAN-Kepentingan Nasional vs Kepentingan Investor

Read More »

MONITORING TERHADAP SENGKETA PEMERINTAH INDONESIA DAN FREEPORT 2017

Indonesia Vs Freeport : “Negosiasi Dalam Bayangan Pengadilan Arbitrase” Mengapa IGJ Melakukan Monitoring? Sengketa Dalam Ringkasan Freeport McMoran Inc menegaskan penolakannya terhadap perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia sejak 10 Februari 2017. Freeport menilai, perubahan tersebut bertentangangan dengan kesepakatan yang tertuang dalam KK sehingga merupakan wanprestasi Pemerintah Indonesia terhadap KK. …

Read More »