Selasa , 21 November 2017
iden
Foto: Boyke P. Siregar

IGJ Tuding Perjanjian Perdagangan Bebas Tidak Transparan dan Langgar HAM

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menegaskan perjanjian perdagangan bebas yang sedang dibahas pemerintah Indonesia dengan sejumlah pihak mengalami “defisit demokrasi” karena cenderung kurang transparan dan mengancam hak asasi manusia (HAM).

“Negosiasi tentang perdagangan bebas dan perjanjian investasi umumnya kerap dilakukan di balik pintu tertutup, dengan sedikit akses terhadap informasi dan ruang intervensi bagi masyarakat sipil dan jutaan orang yang bakal terdampak terhadap perjanjian itu,” kata Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Menurut Rachmi Hertanti, kondisi tersebut dapat disebut sebagai gejala “defisit demokrasi” yang juga dinilai berpotensi mengancam terhadap perlindungan HAM. Kalangan LSM di Indonesia, ujar dia, mencatat bahwa kerja sama perekonomian saat ini tidak lagi hanya mengatur aspek sempit perdagangan yaitu ekspor-impor, tetapi juga hingga mengatur aspek sosio-ekonomi, yang bahkan juga mengancam kedaulatan suatu negara.

“Kami melihat latar belakang perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi internasional bakal sangat berdampak kepada ruang kebijakan publik,” ucap Rachmi.

Hal tersebut, katanya, tidak hanya menyimpan potensi ancaman kepada ketimpangan pembangunan ekonomi serta pemenuhan hak sosial dan ekonomi warga. Di tempat terpisah, Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk segera menyelesaikan pembahasan perjanjian kerja sama komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) untuk memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara.

Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Wapres RI Jusuf Kalla dengan Wakil Presiden Komisi Eropa, Andrus Ansip di kantor Komisi Eropa, demikian Sekretaris Pertama Pensosbud KBRI Brusel, Ance Maylany kepada Antara London, Selasa. Dalam pertemuan itu Wapres RI menekankan CEPA merupakan bagian kepentingan Indonesia dengan Uni Eropa khususnya dalam menangani isu kelapa sawit yang telah lama berlangsung dan masih terkendala, mengingat Indonesia adalah eksportir kelapa sawit terbesar. (Ant)

http://bit.ly/2yiAleA

Check Also

A Paper of IGJ for The Human Rights Treaty on TNCS and Other Business

THE TNCS CRIMES IN INDONESIA’S MINING INVESTMENT: “THE NEED OF BINDING TREATY” Indonesia’s economy has …

Tinggalkan Balasan