Senin , 16 Desember 2019
iden
Foto : ISTIMEWA

UU Pertanian Lindungi Korporasi

Undang-Undang (UU) tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan masih polemik, karena dinilai cenderung mendukung perlindungan korporasi ketimbang pengembangan petani.

JAKARTA – Polemik soal Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) terus berlanjut. Setelah jaringan petani menolak aturan baru tersebut pemerintah mela­lui Kementerian Pertanian (Ke­mentan) bersama Asosiasi Per­benihan Indonesia (Asbenindo) menegaskan regulasi baru itu untuk melindungi petani kecil.

“Pengesahan undang-un­dang ini menjadi karpet merah kepada korporasi ketimbang petani. Hal ini terlihat dari nu­ansa perlindungan yang di­berikan dari undang-undang tersebut,” tegas Koordinator Ad­vokasi Isu Kedaulatan Pangan Indonesia for Global Justice (IGJ), Rahmat Maulana Sidik, di Jakarta, Jumat (27/9).

Sidik menilai pengesahan regulasi baru itu justru mengan­cam kedaulatan petani karena terpasungnya kebebasan petani dalam mengembangkan benih lokal dan menjadikan petani se­bagai objek kriminalisasi.

Terbukti dalam UU SBPB ini terdapat aturan yang memberi­kan peluang masuknya benih rekayasa genetik dari korporasi benih multinasional. Dengan masuknya benih korporasi, maka akan mengancam ke­daulatan petani atas benih, dan membuat petani kebergantung­an terhadap benih korporasi.

Pasal kriminalisasi petani da­lam UU ini memasukkan sanksi pidana selama lima tahun apa­bila petani tidak melaporkan segala aktivitas pencarian dan pengumpulan sumber daya ge­netik kepada pemerintah pusat. Padahal, kegiatan pencarian, pengumpulan, dan pemuliaan sumber daya genetik merupa­kan kegiatan yang telah dilaku­kan petani secara turun-temu­run.

“Seharusnya, UU ini meng­atur perlindungan petani, bu­kan mengkriminalisasi petani. Anehnya, UU ini memberikan peluang bagi korporasi benih, dan mengerdilkan hak-hak petani dalam mengelola perta­niannya,” tegas Sidik.

Sementara itu, Sekjen Asosi­asi Perbenihan Indonesia (As­benindo), Nana Laksana Ranu, melihat RUU tentang Sistem Bu­didaya Pertanian Berkelanjutan akan menjadi rambu-rambu yang harus diikuti oleh industri benih dalam negeri dan multi­nasional.

Asbenindo mendukung hal-hal yang akan membawa kema­juan pertanian untuk menuju peningkatan produksi dan kele­starian lahan pertanian, perlin­dungan terhadap hasil peneli­tian harus betul-betul dihargai. “Dengan UU ini, riset dalam negeri akan mendapat tempat yang terhormat di rumahnya sendiri,” jelas Nana.

Lindungi Petani

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menyampaikan sa­lah satu yang menjadi sorotan pada UU SBPB adalah varietas hasil pemulian hasil petani ke­cil dibatasi peredarannya dalam lingkup satu kabupaten.

Oleh sejumlah kalangan, aturan ini seolah-olah memba­tasi petani kecil untuk menge­darkan atau memperjual beli­kan bibit yang dihasilkannya hanya dalam lingkup kabupa­ten/kota. Sementara menu­rut Amran, petani yang sudah bisa mengedarkan bibit yang dihasilkan di skala kabupaten/kota sudah termasuk petani yang kaya.

UU SBPB menjelaskan bah­wa petani kecil adalah petani yang sehari-hari bekerja disek­tor pertanian yang penghasilnya cukup memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari. Semen­tara jika di tingkat provinsi, itu sudah pengusaha besar. ers/E-12

Sumber : http://www.koran-jakarta.com/uu-pertanian-lindungi-korporasi/

Check Also

Surat Terbuka untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019 – 2024

  Dengan hormat, Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (selanjutnya disebut Koalisi) mengucapkan …

Tinggalkan Balasan