Adopsi Rezim Pasar Bebas, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Petani dan Pangan Nasional
Omnibus law RUU Cipta Kerja selanjutnya RUU Cilaka akan mengubah empat undang-undang yang diamanatkan oleh Putusan World Trade Organization ...
Tag: Pertanian
Tunduk Pada WTO, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Pangan
Siaran Pers Jakarta, 12 Maret 2020 - Omnibus Law “melucuti” empat undang-undang penting sektor pangan yaitu UU No. 18 Tahun ...
Industrialisasi Pangan Menghancurkan Kedaulatan Pangan
Siaran Pers Hari Pangan Sedunia 2019 Jakarta 16 Oktober 2019-Dalam momentum hari pangan dunia 2019 ini, masyarakat sipil menyatakan bahwa ...
UU Pertanian Lindungi Korporasi
Undang-Undang (UU) tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan masih polemik, karena dinilai cenderung mendukung perlindungan korporasi ketimbang pengembangan petani. JAKARTA ...
Rilis Indonesia for Global Justice Atas Pengesahan UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
Pengesahan UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Mengancam Kedaulatan Petani Jakarta, 26 September 2019- Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pengesahan ...
Tunda Pengesahan RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Yang Menjerat Petani
RILIS MEDIA / PRESS RELEASE TUNDA PENGESAHAN RUU SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN (RUU SBPB) YANG MENJERAT PETANI Jakarta, 23 September ...
Artikel Monitoring IGJ : Perlindungan Paten Benih Dalam FTA Mengkebiri Hak Petani
Jakarta, 14 Agustus 2019. Pemerintah Indonesia semakin gencar merundingkan perjanjian perdagangan internasional yang mengatur paten benih untuk korporasi. Padahal, kriminalisasi ...
SURAT MASYARAKAT SIPIL INDONESIA MENGENAI RCEP DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
SURAT MASYARAKAT SIPIL INDONESIA MENGENAI REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN 25 Februari 2019 ...
Brief Position Catatan Awal Tahun IGJ 2019 : Agenda Keadilan Ekonomi Indonesia Dalam Pemilu 2019
“Pemilu 2019 harus bisa membawa perubahan model ekonomi secara structural bagi Indonesia dengan mengedepankan agenda rakyat ketimbang agenda elit politik, khususnya ...
Surat Terbuka Masyarakat Sipil : Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif (CEPA) EFTA-Indonesia
Surat Terbuka Masyarakat Sipil Terhadap Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif (CEPA) EFTA-Indonesia Jakarta, 11 Desember 2018 Kepada Yang terhormat ...