UU Cipta Kerja Disusun Tanpa Kajian Memadai Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat
Rilis Indonesia for Global Justice (IGJ) Respon Persidangan Uji Formil Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Mahkamah ...
Tag: Perdagangan Bebas
RUU Cipta Kerja Adopsi Rezim Pasar Bebas Yang Mengancam Kedaulatan Petani dan Pangan Nasional
Rilis Indonesia for Global Justice (IGJ) Hari Tani Nasional 2020 Jakarta, 24 September 2020 – Indonesia for Global Justice (IGJ) mengingatkan ...
Omnibus Law Memperkuat Monopoli Korporasi, DPR dan Pemerintah Harusnya Belajar Dari Covid19
Rilis Media IGJ Indonesia for Global Justice (IGJ): Jakarta, 16 Juli 2020. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak DPR dan ...
Kamus Omong Kosong Omnibus Law: Industrialisasi, Daya Saing, Peningkatan Ekspor-Impor, Global Value Chain, bla…bla…bla…”
Pandangan Kritis IGJ Soal Omnibus Law Disusun oleh: Rachmi Hertanti Direktur Eksekutif IGJ Bagi IGJ, bicara soal Omnibus ...
RCEP Justru akan Memperburuk Krisis Kesehatan dan Ekonomi di Tengah Pandemi
Rilis RCEP Jakarta, 11 Juni 2020 - Wabah Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 7 juta orang, dan menyebabkan kematian lebih ...
Adopsi Rezim Pasar Bebas, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Petani dan Pangan Nasional
Omnibus law RUU Cipta Kerja selanjutnya RUU Cilaka akan mengubah empat undang-undang yang diamanatkan oleh Putusan World Trade Organization (WTO) ...
Framing Paper IGJ RUU Omnibus Cipta Lapangan Kerja
Pendahuluan Ditengah merebaknya wabah pandemic Corona Virus (Covid19), bukannya Pemerintah dan DPR fokus pada penangangan dan pencegahan penyebaran wabah, mereka ...
Nelayan Indonesia Menolak Rencana Pencabutan Subsidi Perikanan di WTO
PERNYATAAN SIKAP KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA) DAN INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE (IGJ) “Nelayan Indonesia Menolak Rencana Pencabutan ...
DPR Krisis Kemanusiaan, Hentikan Pembahasan Omnibus Law dan Pemindahan Ibu Kota Negara, Ditengah Krisis Covid-19
Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Jakarta, 2 April 2020 - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi ...
Tunduk Pada WTO, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Pangan
Siaran Pers Jakarta, 12 Maret 2020 - Omnibus Law “melucuti” empat undang-undang penting sektor pangan yaitu UU No. 18 Tahun ...