Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional
Peran DPR seharusnya menyetujui atau menolak tindakan pemerintah yang akan mengikatkan diri dalam kesepakatan/perjanjian internasional sesuai maksud Pasal 11 UUD ...
Read morePeran DPR seharusnya menyetujui atau menolak tindakan pemerintah yang akan mengikatkan diri dalam kesepakatan/perjanjian internasional sesuai maksud Pasal 11 UUD ...
Read morePeristiwa bom bunuh diri dan serangkaian aksi terorisme di Surabaya, Jawa Timur sangat mengiris rasa kemanusiaan. Betapa tidak, teror dilakukan secara ...
Read more“Towards the IEU CEPA negotiation, Civil Society Sues on International Agreements Law to Constitutional Court” JAKARTA, February 14, 2018. Towards ...
Read more3 Mei 2018, Singapura: Para pejabat perdagangan dari 16 negara yang sedang bernegosiasi dengan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) bertemu ...
Read more3 May 2018, Singapore: Trade officials from 16 countries that are negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) are meeting ...
Read morePada 9-18 April 2018 Hilal Elver selaku Pelapor Khusus PBB untuk Hak Atas Pangan (Special Raporteur United Nations on The ...
Read moreOn April 9-18, 2018 Hilal Elver, as the UN Special Rapporteur on the Right to Food, visited Indonesia to see ...
Read moreFTAs Hightlight ini adalah monitoring IGJ yang dilakukan secara berkala setiap satu bulan, yang berisi mengenai sorotan singkat peristiwa-peristiwa yang ...
Read moreParlemen Uni Eropa telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan penggunaan Crude Palm Oil (CPO) pada 2021. Keputusan itu diambil setelah Parlemen ...
Read morePeraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 masih menyisakan persoalan bagi buruh di Indonesia. Kebijakan ini dianggap sebuah kebijakan yang tidak ...
Read moreRengas Besar No.35 C, RT.14/RW.2, Jati Padang, Ps. Minggu,
Jakarta Selatan - Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540
Telepon: (021) 7941655
© 2023 - Indonesia for Global Justice