Rabu , 24 Mei 2017
iden

Publikasi

IGJ: Pengakhiran BIT Tidak Menghalangi Gugatan Newmont

Jakarta, 2 Juli 2014. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai gugatan PT.Newmon Nusa Tenggara (PT.NNT) terhadap Pemerintah Indonesia ke ICSID semakin membahayakan kedaulatan Indonesia. Hal ini akibat penerapan Bilateral Investment Treaties (BITs) yang memberikan perlindungan kuat bagi investor asing. Secara resmi PT.NNT mengumumkan menggugat Pemerintah Indonesia ke ICSID pada 1 Juli 2014 terkait dengan kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah. Penerapan …

Read More »

10 Agenda Politik Perempuan

Read More »

Membangun Berbasis Ideology, oleh Ivan Hadar (Ketua Dewan Pengurus Indonesia for Global Justice)

Gegap gempita politik menjelang pemilu legislatif (pileg) 9 April 2014 dan pemilu presiden (pilpres) kian terasa. Tiap-tiap calonpresiden(capres) dancalon wakil presiden (cawapres) dielukan oleh para pendukungnya sebagai insan terbaik yang dimiliki negeri ini yang dipandang bisa membawa bangsa Indonesia lebih maju. IVAN HADAR Direktur Eksekutif Indonesian Institute for Democracy Education (IDe); Ketua Dewan Pengurus Indonesia for Global Justice (IGJ) Bahkan, …

Read More »

Dekrit Rakyat Untuk Kedaulatan Indonesia

DEKRIT RAKYAT UNTUK KEDAULATAN INDONESIA KAMI RAKYAT INDONESIA SEBAGAI PEMEGANG TERTINGGI KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG UNDANG DASAR 1945 Dengan ini menyatakan dengan khidmat: Bahwa tujuan pembentukan negara Republik Indonesia sebagaimana tecantum di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah: Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Kedua, memajukan kesejahteraan umum; Ketiga, mencerdaskan kehidupan …

Read More »

IGJ: Kasus Churcil Mining Preseden Buruk

IGJ: Kasus Churcil Mining Preseden Buruk  Jakarta, 28 Februari 2014. Indonesia for Global Justice menilai gugatan Churchil Mining Plc. terhadap Pemerintah Indonesia yang diajukan ke International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) merupakan jebakan yang digali sendiri oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini karena pemerintah sejak 1976 telah menandatangani Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaty/BIT) dengan Pemerintah Inggris, yang membolehkan …

Read More »

Pelanggaran Konstitusi Dalam UU Perdagangan

Pelanggaran Konstitusi Dalam UU Perdagangan Oleh: Indonesia for Global Justice & IKAPPI   Pengantar   Pengesahan Undang-undang Perdagangan oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah pada dasarnya tidak mengubah wajah kolonialisme dari undang-undang perdagangan terdahulu. Hal ini karena pasal-pasal yang diatur dalam UU Perdagangan yang baru merupakan pengadopsian dari ketentuan perjanjian perdagangan internasional, yakni WTO. Ketentuan WTO merupakan suatu bentuk aturan …

Read More »

IGJ: WTO, Pelembagaan Penyadapan dan Serangan Terhadap Kedaulatan Ekonomi Nasional

Penyadapan telah menjadi Instumen utama dewasa ini dalam memenangkan persaingan dalam globalisasi, seiring dengan disepakatinya berbagai perjanjian perdagangan bebas seperti World Trade Organization (WTO) dan Free Trade Agreement (FTA). Praktek penyadapan menegaskan bahwa Perang yang sesungguhnya terjadi saat ini tidak hanya perang konvensional dengan menggunakan hard power, namun juga perang dengan menggunakan soft power yakni perang intelijen. Perang yang paling …

Read More »

IGJ: UU Perdagangan Masih Semangat Kolonial

Jakarta, 11 Februari 2013. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pengesahan RUU Perdagangan yang dilakukan hari ini tidak akan efektif melindungi kepentingan nasional dari ancaman liberalisasi perdagangan. Hal ini karena, ketentuan yang ada di dalam ketentuan RUU tersebut tetap mengacu kepada perjanjian perdagangan internasional WTO. “Kita boleh bersepakat untuk mengoreksi UU Perdagangan warisan kolonial. Karenanya, substansi perubahan harus sensitif terhadap …

Read More »

Pengesahan RUU Perdagangan Harus Ditunda

Jakarta, 4 Februari 2014. Beberapa organisasi masyarakat sipil di Jakarta yakni Gerak Lawan dan IKAPPI, menilai RUU Perdagangan yang akan disahkan pada 7 Februari 2014 oleh DPR RI tidak akan mampu mengubah komitmen tinggi Indonesia dalam agenda liberalisasi perdagangan internasional. Hal ini karena RUU Perdagangan yang dibahas oleh DPR RI dan Kemendag tidak berani keluar dari ketentuan WTO dan Perjanjian …

Read More »

Point Analisis Kritis RUU Perdagangan

1. RUU Perdagangan merupakan kebijakan yang dibuat bukan untuk mengkoreksi kebijakan perdagangan bebas yang telah diikatkan sebelumnya oleh rezim pemerintahan SBY dan rezim pemerintah sebelumnya yang sangat pro pasar. RUU Ini hanya untuk melakukan antisipasi terhadap dampak buruk yang telah ditimbulkan dari liberalisasi perdagangan dan mensinergiskan agenda nasional dengan agenda liberalisasi perdagangan. Terlebih lagi, selama rezim pemerintahan SBY selalu membuat …

Read More »