Tunduk Pada WTO, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Pangan
Siaran Pers Jakarta, 12 Maret 2020 - Omnibus Law “melucuti” empat undang-undang penting sektor pangan yaitu UU No. 18 Tahun...
Siaran Pers Jakarta, 12 Maret 2020 - Omnibus Law “melucuti” empat undang-undang penting sektor pangan yaitu UU No. 18 Tahun...
Monitoring Indonesia for Global Justice (IGJ) Indonesia-EU CEPA (IEUCEPA) Menuju Perundingan IEU CEPA Ke-10 Jakarta, 28 Februari 2020. Rencananya,...
Pernyataan Sikap atas Draft Omnibus Law RUU Cilaka Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), gabungan berbagai kelompok...
Pers Rilis Indonesia for Global Justice (IGJ) Jakarta, 26 Februari 2020. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Pemerintah Indonesia untuk...
Oleh: Rahmat Maulana Sidik Saat pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2019 lalu, terdapat 5 (lima) program prioritas pemerintahan...
KERTAS POSISI FRAKSI RAKYAT INDONESIA (FRI) JAKARTA -- Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) merupakan alat...
Jakarta, 19 Desember 2019- Indonesia for Global Justice menilai pembahasan omnibus law sangat tidak demokratis, sebab tidak ada keterlibatan masyarakat sipil...
Tim Penyusun: Rahmat Maulana Sidik Teguh Maulana Rachmi Hertanti Jakarta, 20 November 2019. Ramai dibicarakan publik, seolah-olah titah Pak...
**Artikel ini merupakan ringkasan dari Seri Diskusi Keadilan Ekonomi yang diadakan IGJ pada 28 Mei 2019, dengan mengundang Narasumber...
Update Perundingan RCEP: Jakarta, 28 Oktober 2019. Indonesia for Global Justice melakukan audiensi pada 25 Oktober 2019 dengan Direktur Perundingan...
Rengas Besar No.35 C, RT.14/RW.2, Jati Padang, Ps. Minggu,
Jakarta Selatan - Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540
Telepon: (021) 7941655
© 2023 - Indonesia for Global Justice