Framing Paper IGJ RUU Omnibus Cipta Lapangan Kerja
Pendahuluan Ditengah merebaknya wabah pandemic Corona Virus (Covid19), bukannya Pemerintah dan DPR fokus pada penangangan dan pencegahan penyebaran wabah, mereka ...
Read morePendahuluan Ditengah merebaknya wabah pandemic Corona Virus (Covid19), bukannya Pemerintah dan DPR fokus pada penangangan dan pencegahan penyebaran wabah, mereka ...
Read morePernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Jakarta, 2 April 2020 - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi ...
Read moreSiaran Pers Jakarta, 12 Maret 2020 - Omnibus Law “melucuti” empat undang-undang penting sektor pangan yaitu UU No. 18 Tahun ...
Read moreLEMBAR FAKTA 22 November 2019, Uni Eropa resmi mengajukan permintaan konsultasi kepada Indonesia ke Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Bodies/DSU) ...
Read moreMonitoring Indonesia for Global Justice (IGJ) Indonesia-EU CEPA (IEUCEPA) Menuju Perundingan IEU CEPA Ke-10 Jakarta, 28 Februari 2020. Rencananya, ...
Read morePernyataan Sikap atas Draft Omnibus Law RUU Cilaka Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), gabungan berbagai kelompok ...
Read morePers Rilis Indonesia for Global Justice (IGJ) Jakarta, 26 Februari 2020. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Pemerintah Indonesia untuk ...
Read moreCatatan Terhadap Pelemahan Rupiah & Defisit Neraca Perdagangan Indonesia Sejak Juni 2018, Rupiah mengalami tekanan terhadap Dollar AS. Nilai tukar rupiah ...
Read moreProblematik impor pangan di Indonesia sangat kompleks, tidak hanya disebabkan perjanjian internasional yang mengikat Indonesia baik Bilateral, Regional maupun Multilateral. ...
Read moreDalam sidang WTO yang dilakukan pada bulan Februari 2018, terdapat tarik-menarik kepentingan antara negara-negara berkembang versus negara maju. Tuntutan yang ...
Read moreRengas Besar No.35 C, RT.14/RW.2, Jati Padang, Ps. Minggu,
Jakarta Selatan - Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540
Telepon: (021) 7941655
© 2023 - Indonesia for Global Justice