Minggu , 24 Maret 2019
iden

Artikel

Pertemuan CSO dengan Negosiator Indonesia Dalam Putaran Keenam Perundingan IEU-CEPA, Palembang

Palembang, 16 Oktober 2018-Sejumlah perwakilan Kelompok Masyarakat Sipil mengadakan pertemuan dengan negosiator Indonesia dalam putaran keenam Perundingan Indonesia-EU CEPA di Palembang. Turut hadir beberapa perwakilan CSO, yakni: Lutfiyah Hanim dari Indonesia for Global Justice, Kartini Samon dari GRAIN, Rahmat Maulana Sidik dari Indonesia for Global Justice, Teguh Maulana dari Indonesia for Global Justice, Ferry Norila dari Indonesia Aids Coalition (IAC), …

Read More »

Konsolidasi Gerakan Keadilan Global: “Agenda Pasar Bebas & Negara Dunia Selatan Setelah Brexit “

London, 3 Oktober 2018. Global Justice Now (GJN) bersama-sama dengan Indonesia for Global Justice (IGJ) menggelar diskusi dengan tema “Our World is Not For Sale: Trade Deals & Global South After Brexit”. Diskusi ini untuk membaca perkembangan agenda pasar bebas, khususnya di negara dunia selatan, pasca keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa atau yang dikenal dengan istilah “Brexit”. Acara diskusi …

Read More »

Investasi Tambang dan Kebijakan Pasar Bebas

  Rachmi Hertanti (Direktur Eksekutif IGJ) :tulisan ini adalah opini pribadi penulis * Kebijakan ekonomi pasar terbuka yang semakin massif dilakukan oleh Presiden Jokowi tentunya akan membawa dampak terhadap sektor ekonomi strategis Indonesia. Dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional dalam era liberalisasi saat ini, Presiden Jokowi mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi 1 hingga 11, yang hendak menjadikan Indonesia sebagai salah …

Read More »

Isu Akses Terhadap Obat Murah Dalam People’s Forum Brussels

Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia dan Eropa mengadakan People’s Forum di Brussels, Belgia, pada 9-13 Juli 2018 dalam rangka memberikan respon dan intervensi dalam perundingan ke-5 Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang sedang berlangsung. Beberapa organisasi masyarakat sipil Indonesia yang hadir dalam People’s Forum ini adalah Indonesia for Global Justice (IGJ), Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Konfederasi Perjuangan Rakyat …

Read More »

Gugatan Konstitusional Terhadap Hukum Perjanjian Internasional No.24 / 2000

  Pakar Pemerintah: “BIT Memiliki Konsekuensi Mendasar” Tertutupnya partisipasi dan akses publik terhadap informasi serta draft teks perjanjain di dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas dan investasi internasional telah mengancam demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Terlebih lagi, perjanjian perdagangan bebas dan investasi internasional ini disahkan tanpa memerlukan persetujuan DPR RI sehingga hilangnya fungsi kontrol rakyat/DPR atas kekuasaan Pemerintah. Selengkapnya >>>ARTIKEL …

Read More »