UU Cipta Kerja Timbulkan Masalah Baru Dalam Urusan Agraria
Jakarta, 9 September 2022 - Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) telah diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah masih terus...
Artikel
PENTINGNYA PERAN KOMNAS HAM DALAM MENGAWAL ISU BISNIS DAN HAM DI INDONESIA
Jakarta-Komnas HAM, 1 September 2022 - Sejak diluncurkan Resolusi PBB 26/9 tentang international legally binding instrument on transnational corporations and...
Ratifikasi RCEP dan Indonesia-Korea CEPA Tidak Demokratis dan Langgar Hak-Hak Publik
Respon Sidang Paripurna DPR RI Jakarta, 31 Agustus 2022 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mengecam sidang paripurna DPR...
PBB: Menurut UNCTAD hampir 1.200 kasus ISDS tercatat pada akhir 2021
Jenewa, 9 Agustus (Kanaga Raja) -- Jumlah total kasus penyelesaian sengketa investor-Negara (Investor-State Dispute Settlement/ISDS) diketahui mencapai 1.190 pada akhir...
Penanganan Utang di G20 dan Pandangan Masyarakat Sipil
Pada acara side event G20 Finance Minister Central Bank Governor (FMCBG) di Nusa Dua Bali, lembaga riset INDEF menyelenggarakan seminar...
Kami Mendukung Walden Bello dan Rakyat Filipina untuk Demokrasi dan Kebebasan Berbicara
Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia mengutuk keras penangkapan Walden Bello, Aktivis demokrasi dan juga Mantan Kandidat Wakil Presiden Filipina 2021, yang...
PERNYATAAN SIKAP : HENTIKAN PERAMPASAN TANAH DAN REPRESIFITAS DENGAN ALASAN PEMBANGUNAN PARIWISATA PREMIUM LABUAN BAJO
Jakarta, 5 Agustus 2022 Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mengutuk keras represifitas aparat kepolisian dan TNI dalam mengawal kebijakan pemerintah...
IGJ sebut hak dan kedaulatan nelayan kecil harus dijaga
Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rahmat Maulana Sidik mengatakan hak dan kedaulatan nelayan kecil dan tradisional...
Koalisi Masyarakat Sipil Nilai UNOC 2022 Kuat Dipengaruhi Agenda Korporasi
Jakarta – Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Indonesia Focal Point for Corporate Accountability memberikan respons kritis terhadap United Nations Ocean...
KELOMPOK MASYARAKAT SIPIL DALAM PERUNDINGAN CEPA UNI EROPA – INDONESIA
Kepada Yang Terhormat : Bapak Ir. H. Joko Widodo,Presiden Republik IndonesiaBapak Prof. Dr. Pratikno,Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia.Bapak Dr. H....
Popular Post
-
Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade
-
Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional
-
Penenggelaman Kapal Asing
-
DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”
-
Cerita Dari Pelosok Negeri: Aksi Kolektif Gerakan Sosial Indonesia Merespon Covid19
