Mengupas Utang Negara: Pendapat Para Ekonom Indonesia
Jakarta – Pada kamis 8 September 2022, dalam rangkaian agenda Civil-20, Indonesia for Global Justice dan The Prakarsa membuat agenda...
Artikel
Advocay paper on legally binding instrument on business and human rights
at the business and human rights meeting in Bangkok, Thailand on 19-22 September 2022. The Asia Task Force on Legally...
UU Cipta Kerja Timbulkan Masalah Baru Dalam Urusan Agraria
Jakarta, 9 September 2022 - Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) telah diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah masih terus...
PENTINGNYA PERAN KOMNAS HAM DALAM MENGAWAL ISU BISNIS DAN HAM DI INDONESIA
Jakarta-Komnas HAM, 1 September 2022 - Sejak diluncurkan Resolusi PBB 26/9 tentang international legally binding instrument on transnational corporations and...
Ratifikasi RCEP dan Indonesia-Korea CEPA Tidak Demokratis dan Langgar Hak-Hak Publik
Respon Sidang Paripurna DPR RI Jakarta, 31 Agustus 2022 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mengecam sidang paripurna DPR...
PBB: Menurut UNCTAD hampir 1.200 kasus ISDS tercatat pada akhir 2021
Jenewa, 9 Agustus (Kanaga Raja) -- Jumlah total kasus penyelesaian sengketa investor-Negara (Investor-State Dispute Settlement/ISDS) diketahui mencapai 1.190 pada akhir...
Penanganan Utang di G20 dan Pandangan Masyarakat Sipil
Pada acara side event G20 Finance Minister Central Bank Governor (FMCBG) di Nusa Dua Bali, lembaga riset INDEF menyelenggarakan seminar...
Kami Mendukung Walden Bello dan Rakyat Filipina untuk Demokrasi dan Kebebasan Berbicara
Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia mengutuk keras penangkapan Walden Bello, Aktivis demokrasi dan juga Mantan Kandidat Wakil Presiden Filipina 2021, yang...
PERNYATAAN SIKAP : HENTIKAN PERAMPASAN TANAH DAN REPRESIFITAS DENGAN ALASAN PEMBANGUNAN PARIWISATA PREMIUM LABUAN BAJO
Jakarta, 5 Agustus 2022 Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mengutuk keras represifitas aparat kepolisian dan TNI dalam mengawal kebijakan pemerintah...
IGJ sebut hak dan kedaulatan nelayan kecil harus dijaga
Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rahmat Maulana Sidik mengatakan hak dan kedaulatan nelayan kecil dan tradisional...
Popular Post
-
Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional
-
Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade
-
Penenggelaman Kapal Asing
-
DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”
-
Isu Lingkungan Hidup dan Iklim di WTO: Untungkan Negara Maju, Rugikan Negara Berkembang
