Perjanjian Perdagangan Ambisius antara UK dan Indonesia Telah Dimulai
Oleh Rinda Amalia., SH., MH Laporan dari United Kingdom, 18 Agustus 2020. Setelah penandatangan Indonesia/UK Joint Trade Review putaran kedua...
Artikel
Monitoring Akses Vaksin Global
Link new pool vaksin: 1.How to Break a Big Pharma Monopoly on a Covid-19 Vaccine : https://newrepublic.com/article/159019/break-big-pharma-monopoly-covid-19-vaccine 2. AstraZeneca, Lilly,...
Cerita Dari Pelosok Negeri: “Problematika Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Dalam Penanganan Covid19 & Pemulihan Ekonomi Di Masyarakat”
Catatan IGJ – Indonesia Dalam Pusaran Covid19 Ditulis oleh: Roy Silalahi Staff Kampanye IGJ Pandemi Covid-19 ini mempengaruhi semua dimensi...
UU Pertanian Lindungi Korporasi
Undang-Undang (UU) tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan masih polemik, karena dinilai cenderung mendukung perlindungan korporasi ketimbang pengembangan petani. JAKARTA...
Artikel Monitoring IGJ : Perlindungan Paten Benih Dalam FTA Mengkebiri Hak Petani
Jakarta, 14 Agustus 2019. Pemerintah Indonesia semakin gencar merundingkan perjanjian perdagangan internasional yang mengatur paten benih untuk korporasi. Padahal, kriminalisasi...
Pertemuan CSO dengan Negosiator Indonesia Dalam Putaran Keenam Perundingan IEU-CEPA, Palembang
Palembang, 16 Oktober 2018-Sejumlah perwakilan Kelompok Masyarakat Sipil mengadakan pertemuan dengan negosiator Indonesia dalam putaran keenam Perundingan Indonesia-EU CEPA di...
Konsolidasi Gerakan Keadilan Global: “Agenda Pasar Bebas & Negara Dunia Selatan Setelah Brexit “
London, 3 Oktober 2018. Global Justice Now (GJN) bersama-sama dengan Indonesia for Global Justice (IGJ) menggelar diskusi dengan tema “Our...
Investasi Tambang dan Kebijakan Pasar Bebas
Rachmi Hertanti (Direktur Eksekutif IGJ) :tulisan ini adalah opini pribadi penulis * Kebijakan ekonomi pasar terbuka yang semakin massif...
Isu Akses Terhadap Obat Murah Dalam People’s Forum Brussels
Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia dan Eropa mengadakan People’s Forum di Brussels, Belgia, pada 9-13 Juli 2018 dalam rangka memberikan respon...
Gugatan Konstitusional Terhadap Hukum Perjanjian Internasional No.24 / 2000
Pakar Pemerintah: “BIT Memiliki Konsekuensi Mendasar” Tertutupnya partisipasi dan akses publik terhadap informasi serta draft teks perjanjain di dalam...
Popular Post
-
Penenggelaman Kapal Asing
-
Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade
-
Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional
-
DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”
-
Menyoal Kebijakan Pemerintah Tentang Krisis Multidimensi & Omnibus Law ditengah Pandemi Covid19
