Pertukaran Utang untuk Perlindungan Alam – bukan obat mujarab
Sudah lama dianggap sebagai pembiayaan pembangunan, Pertukaran Utang untuk Perlindungan Alam atau Debt-for-Nature-swaps (DNS) kembali memasuki mekanisme arus utama selama...
Sudah lama dianggap sebagai pembiayaan pembangunan, Pertukaran Utang untuk Perlindungan Alam atau Debt-for-Nature-swaps (DNS) kembali memasuki mekanisme arus utama selama...
Dari Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly) WHO: Kebuntuan Pandemic Instrument dan Amandemen International Health RegulationOleh: Agung Prakoso, Program Coordinator...
Pada 4 Desember 2023 lalu, Michael Fakhri mengirimkan surat kepada Pemerintah Indonesia tentang kekhawatirannya atas pemenuhan hak atas pangan serta...
Perjanjian Subsidi Perikanan di WTOUnduh
Denpasar, 21 Mei 2024. Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Pasraman air menyelenggarakan...
Denpasar, 21 Mei 2024. Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara bergabung dalam forum diskusi...
Jakarta, Selasa (14/5) - Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Indonesia mengirimkan surat terbuka kepada Pemerintah Indonesia yang menuntut pemerintah untuk tidak...
Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Komite Pembela Hak Konstitusional Dalam Merespon Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO 26–29...
JAKARTA, KOMPAS — Kelompok nelayan kecil Indonesia menolak usulan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO soal rencana membatasi dan melarang subsidi...
Rengas Besar No.35 C, RT.14/RW.2, Jati Padang, Ps. Minggu,
Jakarta Selatan - Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540
Telepon: (021) 7941655
© 2023 - Indonesia for Global Justice