Uji Formil UU Cipta Kerja: Keterangan DPR dan Presiden Tidak Mematahkan Dalil Para Pemohon
Siaran Pers Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) Jakarta, 17 Juni 2021. Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi kembali digelar pada Kamis, 17/06/2021dengan...
Update From Koalisian
Karpet Merah Investasi di tengah Pandemi Akibatkan Krisis Kedaulatan Rakyat
Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil Indonesiauntuk Keadilan Ekonomi Jakarta, 7 September 2020 – Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi...
Pidana dalam Kasus Jerinx Tidak Tepat, Kepolisian Harus Segera Hentikan Penyidikan
Pernyataan Pers Aliansi Masyarakat Sipil Rabu, 12 Agustus 2020, Jerinx, pemilik akun IG @jrxsid menurut pemberitaan sejumlah kanal media online...
Omnibus Law Bahayakan Investasi Berkelanjutan di Indonesia
Press Release Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Jakarta, 13 Juli 2020 - Koalisi masyarakat sipil Indonesia mengingatkan bahwa undang-undang dan peraturan...
RCEP Justru akan Memperburuk Krisis Kesehatan dan Ekonomi di Tengah Pandemi
Rilis RCEP Jakarta, 11 Juni 2020 - Wabah Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 7 juta orang, dan menyebabkan kematian lebih...
Surat Terbuka Rakyat Indonesia Kepada Presiden dan DPR
Yth. Presiden Republik Indonesia Yth. Ketua dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Yth. Ketua dan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Indonesia...
DPR Krisis Kemanusiaan, Hentikan Pembahasan Omnibus Law dan Pemindahan Ibu Kota Negara, Ditengah Krisis Covid-19
Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Jakarta, 2 April 2020 - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi...
Rakyat Indonesia mendesak DPR RI menghentikan fungsi legislasi, fokus laksanakan fungsi anggaran dan pengawasan!
Rilis Fraksi Rakyat Indonesia 30 Maret 2020, DPR RI melalui Sidang Paripurna telah memutuskan untuk membuka Masa Sidang ke-III di...
Tunduk Pada WTO, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Pangan
Siaran Pers Jakarta, 12 Maret 2020 - Omnibus Law “melucuti” empat undang-undang penting sektor pangan yaitu UU No. 18 Tahun...
Demokrasi Dihabisi: Omnibus Law Mematikan Demokrasi
Pernyataan Sikap atas Draft Omnibus Law RUU Cilaka Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), gabungan berbagai kelompok...
Popular Post
-
Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional
-
Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade
-
Penenggelaman Kapal Asing
-
DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”
-
Isu Lingkungan Hidup dan Iklim di WTO: Untungkan Negara Maju, Rugikan Negara Berkembang
