Omnibus Law RUU CILAKA: Aturan Berawatak Kolonial
KERTAS POSISI FRAKSI RAKYAT INDONESIA (FRI) JAKARTA -- Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) merupakan alat...
Update From Koalisian
Waspadai Potensi Eksploitasi oleh Asing dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Regional
JAKARTA, KOMPAS — Perundingan perjanjian dagang Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP yang kini hampir selesai, berpotensi diumumkan pemerintah jilid...
Industrialisasi Pangan Menghancurkan Kedaulatan Pangan
Siaran Pers Hari Pangan Sedunia 2019 Jakarta 16 Oktober 2019-Dalam momentum hari pangan dunia 2019 ini, masyarakat sipil menyatakan bahwa...
Polisi Kembali Melakukan Tindakan Represif Dalam Menangani Aksi-aksi Massa
Rilis Tim Advokasi untuk Demokrasi Polisi Kembali Melakukan Tindakan Represif Dalam Menangani Aksi-aksi Massa Download >>>Rilis tim advokasi untuk...
Tunda Pengesahan RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Yang Menjerat Petani
RILIS MEDIA / PRESS RELEASE TUNDA PENGESAHAN RUU SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN (RUU SBPB) YANG MENJERAT PETANI Jakarta, 23 September...
Pernyataan Sikap Peringatan Hari Tani Nasional 2019 Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)
Bersatu Melawan Perampasan Tanah, Jalankan Reforma Agraria Pada penutupan periode pertama Kepemimpinan Joko Widodo kita disuguhi pengesahan sejumlah RUU maupun Revisi...
GERAK LAWAN Gerakan Rakyat Melawan Neo Imperialisme dan Neo Kolonialisme
“SEMBILAN RENUNGAN, MENJELANG PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI 16 AGUSTUS 2019” Pidato “Visi Indonesia” yang dibacakan Presiden Joko Widodo pada 4...
Rilis Media Koalisi Kedaulatan Benih Petani
“Perlindungan dan Pemberdayaan Sistem Kedaulatan Benih Petani Masih Sangat Lemah” Kasus penangkapan 14 petani pemulia benih di Kediri sejak...
Negosiator Indonesia: “Deal Sulit Di Dapat, RCEP Semakin Tidak Ambisius”
Jakarta, 2 Juli 2019. Koalisi masyarakat sipil Indonesia untuk keadilan ekonomi (Koalisi MKE) mendapatkan kesempatan berdiskusi dengan negosiator Indonesia untuk...
Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar HAM, Bukan Karena Sawit
JAKARTA-Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya alasan sawit menjadi dasar kaji ulang rencana kerjasama ekonomi antara...
Popular Post
-
Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional
-
Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade
-
Penenggelaman Kapal Asing
-
DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”
-
Isu Lingkungan Hidup dan Iklim di WTO: Untungkan Negara Maju, Rugikan Negara Berkembang
