Minggu , 21 Juli 2019
iden

Tag Archives: FREETRADE

Negosiator Indonesia: “Deal Sulit Di Dapat, RCEP Semakin Tidak Ambisius”

Jakarta, 2 Juli 2019. Koalisi masyarakat sipil Indonesia untuk keadilan ekonomi (Koalisi MKE) mendapatkan kesempatan berdiskusi dengan negosiator Indonesia untuk RCEP, Dr.Ir.Donna Gultom, M.sc, yang juga merupakan Direktur Perundingan ASEAN di Kementerian Perdagangan. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi perkembangan perundingan RCEP dan agenda yang akan dibawa oleh negosiator Indonesia untuk putaran perundingan RCEP selanjutnya yang akan memasuki putaran …

Read More »

Tidak Hanya Meningkatkan Ekspor, Pemerintah Didesak Memperbaiki Kebijakan Perdagangan Struktural

Jakarta, 18 Juni 2019. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai tidak cukup hanya dengan mengejar nilai ekspor dengan memperbanyak FTA untuk memperbaiki kondisi neraca perdagangan Indonesia. Hal ini karena, persoalan defisit neraca perdagangan Indonesia dikarenakan masalah struktural dalam kinerja perdagangan yang mempengaruhi fondasi perekonomian nasional dalam jangka panjang. Kondisi Perang Dagang berkontribusi terhadap perburukan kinerja perdagangan Indonesia. Oleh karena itu, …

Read More »

Menata Kebijakan Perdagangan Internasional Indonesia Dibawah Ancaman Defisit Berkepanjangan

BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia di Triwulan I 2019 mengalami defisit hingga 2,5 Milyar USD, padahal di 2018 telah mengalami defisit terparah dalam sejarah hingga 8,5Milyar USD. Apakah sampai akhir tahun nanti Indonesia akan mengalami defisit perdagangan yang lebih parah dari tahun lalu? Apalagi, di tengah kondisi perdagangan global yang semakin sulit dengan adanya tren perang dagang yang dilakukan actor-aktor …

Read More »

IGJ: Mekanisme ISDS Harus Dihindari Indonesia

AKURAT.CO, Indonesia for Global Justice (IGJ) kembali mengingatkan bahwa Indonesia masih berpotensi untuk dapat digugat oleh investor asing di lembaga arbitrase internasional. Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti menuturkan, hal ini dikarenakan Perjanjian Perdagangan dan Investasi internasional Indonesia masih mengatur mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS), yaitu mekanisme yang memberikan hak kepada investor untuk dapat menggugat negara di arbitrase internasional. “Walaupun Pemerintah Indonesia sudah …

Read More »

Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Karena Sawit

Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Karena Sawit Jakarta, 21 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya alasan sawit menjadi dasar kaji ulang rencana kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa dibawah Perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). Hal ini …

Read More »

Pernyataan Sikap Koalisi MKE Terhadap Perundingan Indonesia EU CEPA

Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Terhadap Perundingan Indonesia EU CEPA Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Kepentingan Industri Sawit Jakarta, 21 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya kepentingan industri sawit menjadi dasar kaji ulang rencana kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa dibawah Perjanjian Comprehensive Economic Partnership …

Read More »

Monopoli Harga Obat Jadi Akar Masalah Defisit BPJS

  Kertas Posisi Indonesia for Global Justice[1]  Monopoli Harga Obat Jadi Akar Masalah Defisit BPJS Jakarta, 13 Maret 2019 – Defisit BPJS Kesehatan mengancam akses masyarakat terhadap obat-obatan. Khususnya obat-obatan pasien penyakit katastrofik seperti kanker. Tingginya harga obat-obatan adalah salah satu faktor yang mendorong tingginya defisit. Diperkirakan belanja obat BPJS Kesehatan mencapai Rp 36 triliun pada 2018 atau 40% dari …

Read More »

EKSPOR – IMPOR DPR Didesak Tunda Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional

JAKARTA, KOMPAS – Koalisi masyarakat sipil untuk keadilan ekonomi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk menunda proses ratifikasi berbagai perjanjian perdagangan internasional. Pasalnya, tanpa kajian mendalam dan komprehensif, perjanjian perdagangan internasional bisa berpotensi merugikan masyarakat. Catatan Kementerian Perdagangan (Kemendag), hingga Maret 2019, terdapat 12 perjanjian perdagangan internasional yang berada dalam tahap ratifikasi. Beberapa di antaranya, yaitu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif …

Read More »

Tunda Pembahasan Ratifikasi dan Perundingan FTA Di Tahun Politik 2019

  Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Surat Terbuka Koalisi Pada DPR RI: “Tunda Pembahasan Ratifikasi dan Perundingan FTA Di Tahun Politik 2019”   Jakarta, 14 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mendesak DPR RI untuk menunda atau menghentikan sementara segala pembahasan proses ratifikasi dan perundingan perjanjian perdagangan bebas di tahun politik 2019. Hal dikarenakan kesibukan …

Read More »

Tunda Pembahasan Ratifikasi dan Perundingan FTA Di Tahun Politik 2019

Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Surat Terbuka Koalisi Pada DPR RI:  “Tunda Pembahasan Ratifikasi dan Perundingan FTA Di Tahun Politik 2019”  Jakarta, 14 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mendesak DPR RI untuk menunda atau menghentikan sementara segala pembahasan proses ratifikasi dan perundingan perjanjian perdagangan bebas di tahun politik 2019. Hal dikarenakan kesibukan kampanye pemilu …

Read More »