Minggu , 24 Maret 2019
iden

Tag Archives: FREETRADE

Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Karena Sawit

Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Karena Sawit Jakarta, 21 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya alasan sawit menjadi dasar kaji ulang rencana kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa dibawah Perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). Hal ini …

Read More »

Pernyataan Sikap Koalisi MKE Terhadap Perundingan Indonesia EU CEPA

Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Terhadap Perundingan Indonesia EU CEPA Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Kepentingan Industri Sawit Jakarta, 21 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya kepentingan industri sawit menjadi dasar kaji ulang rencana kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa dibawah Perjanjian Comprehensive Economic Partnership …

Read More »

Monopoli Harga Obat Jadi Akar Masalah Defisit BPJS

  Kertas Posisi Indonesia for Global Justice[1]  Monopoli Harga Obat Jadi Akar Masalah Defisit BPJS Jakarta, 13 Maret 2019 – Defisit BPJS Kesehatan mengancam akses masyarakat terhadap obat-obatan. Khususnya obat-obatan pasien penyakit katastrofik seperti kanker. Tingginya harga obat-obatan adalah salah satu faktor yang mendorong tingginya defisit. Diperkirakan belanja obat BPJS Kesehatan mencapai Rp 36 triliun pada 2018 atau 40% dari …

Read More »

EKSPOR – IMPOR DPR Didesak Tunda Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional

JAKARTA, KOMPAS – Koalisi masyarakat sipil untuk keadilan ekonomi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk menunda proses ratifikasi berbagai perjanjian perdagangan internasional. Pasalnya, tanpa kajian mendalam dan komprehensif, perjanjian perdagangan internasional bisa berpotensi merugikan masyarakat. Catatan Kementerian Perdagangan (Kemendag), hingga Maret 2019, terdapat 12 perjanjian perdagangan internasional yang berada dalam tahap ratifikasi. Beberapa di antaranya, yaitu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif …

Read More »

Tunda Pembahasan Ratifikasi dan Perundingan FTA Di Tahun Politik 2019

  Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Surat Terbuka Koalisi Pada DPR RI: “Tunda Pembahasan Ratifikasi dan Perundingan FTA Di Tahun Politik 2019”   Jakarta, 14 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mendesak DPR RI untuk menunda atau menghentikan sementara segala pembahasan proses ratifikasi dan perundingan perjanjian perdagangan bebas di tahun politik 2019. Hal dikarenakan kesibukan …

Read More »

Tunda Pembahasan Ratifikasi dan Perundingan FTA Di Tahun Politik 2019

Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Surat Terbuka Koalisi Pada DPR RI:  “Tunda Pembahasan Ratifikasi dan Perundingan FTA Di Tahun Politik 2019”  Jakarta, 14 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mendesak DPR RI untuk menunda atau menghentikan sementara segala pembahasan proses ratifikasi dan perundingan perjanjian perdagangan bebas di tahun politik 2019. Hal dikarenakan kesibukan kampanye pemilu …

Read More »

Produksi Nasional Perlu Dipacu untuk Substitusi Impor

Foto : Sumber: World Bank, OECD, IMF – Litbang KJ/and   >>Konten impor tinggi, andalkan konsumsi untuk pertumbuhan akan sangat riskan. >> Ekonomi Indonesia masih dalam posisi hati-hati, perkuat pembenahan ekspor. JAKARTA – Sejumlah kalangan meng­ingatkan di tengah-tengah tren perlambatan ekonomi global, pemerintah semestinya ti­dak terlalu mengandalkan sektor konsum­si sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebaliknya, pemerin­tah justru perlu mendorong …

Read More »

SURAT MASYARAKAT SIPIL INDONESIA MENGENAI RCEP DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

  SURAT MASYARAKAT SIPIL INDONESIA MENGENAI REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN   25 Februari 2019   Kepada Yang terhormat Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia. Bapak Prof.Dr.Pratikno M.Soc.Sc. Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia Bapak Enggartiasto Lukita Menteri Perdagangan Republik Indonesia Ibu Retno L.P. Marsudi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP …

Read More »

Aktivitas Impor Pangan Rawan Terjadi Korupsi, Apa Strategi Calon Presiden?

Laporan BPS menyebutkan bahwa telah terjadi penyusutan terhadap luas lahan baku sawah. Menjelang debat tahap kedua yang akan mempertemukan kedua pasangan Calon Presiden, nampak belum banyak perhatian diberikan kepada isu terkait pangan. Meski pada debat pertama, isu ini sempat beberapa kali disebut oleh salah satu pasangan calon, namun untuk debat tahap II isu pangan sepertinya tertupi oleh riuhnya pembahasan sebagian …

Read More »

IGJ Menyoal Isu Pangan Dalam Debat PilPres 2019

  Disusun oleh: Rachmi Hertanti, Direktur Eksekutif IGJ Jakarta, 13 Februari 2019. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai bahwa persoalan pangan di Indonesia paling tidak perlu dilihat dari 2 aspek, yaitu pertama, dampak kedaulatan pangan akibat kebijakan ekonomi terbuka; dan Kedua, pembangunan sektor pangan, khususnya pertanian, belum memiliki  strategi  yang  baik  khususnya  terkait  dengan  pelibatan  pelaku  utama  produksi  pangan (petani, nelayan, …

Read More »