Minggu , 25 Februari 2018
iden

IGJ Update from WTO meeting

Hapus Non Violation and Situation Complain Dalam TRIPS

Bertepatan dengan KTM (konferensi tingkat menteri) ke 11 WTO yang berlangsung di Buenos Aires, Argentina, Indonesia for Global Justice mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia tentang permintaan untuk moratorium  pemberlakuan Non Violation and Situation Complaints (NVSC) pada tanggal 13 Desember 2017. IGJ menilai pemberlakuan NVSC secara permanen akan menimbulkan tantangan hukum bagi peraturan dan langkah-langkah kebijakan publik  dalam implementasi aturan TRIPS. Dengan kata lain, pemberlakuan aturan …

Read More »

Saatnya Nelayan Tradisional Berdaulat

“Saatnya Nelayan Tradisional Berdaulat” Jakarta, 6 Desember 2017 Kepada Yth Bapak Joko Widodo, Presiden RI Bapak Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI Bapak Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan RI Ibu Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ibu Sondang Anggraini, Duta Besar Indonesia untuk WTO Bapak Iman Pambagyo, Dirjen Perundingan Perjanjian Internasional, Kemendag RI Bapak Jully Paruhum Tambunan, Direktur Perundingan Multilateral, Kemendag …

Read More »

Petani Berdaulat Tanpa WTO

“Petani Berdaulat Tanpa WTO” Jakarta, 11 Desember 2017 Kepada Yth Bapak Joko Widodo, Presiden RI Bapak Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI Bapak Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan RI Ibu Sondang Anggraini, Duta Besar Indonesia untuk WTO Bapak Iman Pambagyo, Dirjen Perundingan Perjanjian Internasional, Kemendag RI Bapak Jully Paruhum Tambunan, Direktur Perundingan Multilateral, Kemendag RI Bapak Adi Dzulfuat, Kasubdit Penanganan Sengketa Perdagangan …

Read More »

Keanggotaan di WTO Malah Menyandera Kedaulatan Indonesia

Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (KMSKE) menilai sangat tidak relevan Pemerintah Indonesia masih menjadi anggota WTO hingga hari ini. Mengingat keanggotaan Indonesia di WTO tidak mampu memberi keuntungan bagi masyarakat, khusus bagi petani, nelayan dan buruh. Koalisi menegaskan Jika pemerintah tidak mampu mendesakkan kepentingan masyarakat Indonesia, sebaiknya Pemerintah Indonesia menarik diri dari keanggotaannya di WTO. Hal itu disampaikan …

Read More »

Di KTM Ke-11 WTO, KMSI Inginkan Isu Subsidi Perikanan Jadi Mandat Doha

Jakarta – Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia (KMSI) menyampaikan beberapa pandangan untuk posisi runding Indonesia terkait dengan perundingan subsidi perikanan dalam perundingan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-11 WTO yang akan berlangsung pada 10-15 Desember 2017, di Buenos Aires, Argentina. Pasca KTM ke-9 WTO di Bali memandatkan kembali pembahasan mengenai Doha Development Agenda (DDA). Juru Bicara Kelompok Masyarakat Sipil yang diwakili Direktur …

Read More »

Perundingan WTO: Penghapusan Subsidi Perikanan agar Tak Sasar Nelayan Kecil

JAKARTA — Sejumlah pihak mengusulkan agar agenda penghapusan subsidi perikanan dalam perundingan tingkat menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Buenos Aires, Argentina, pekan ini, tidak ditujukan bagi nelayan kecil. Dalam pernyataan bersama, 13 lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia mendukung upaya global mengatasi overfishing, overcapacity, dan praktik IUU fishing yang disebabkan oleh pemberian subsidi di bidang …

Read More »

RI Diminta Cabut Komitmen ke WTO

JAKARTA – Sejumlah kelompok masyarakat sipil Indonesia meminta pemerintah segera mencabut komitmennya terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal itu merujuk pada kekalahan Indonesia atas Amerika Serikat (AS) dan Selandia Baru di WTO terkait kebijakan pembatasan impor hortikultura, produk hewan, dan turunannya. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, menilai kekalahan Indonesia tersebut membuktikan perjanjian perdagangan bebas dan skema …

Read More »

Indonesia Kalah dari WTO, Musibah Besar Bagi Nasib Petani Kecil

Jakarta, Aktual.com – Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia yang terdiri dari Indonesia for Global Justice (IGJ), Bina Desa, dan Serikat Petani Indonesia (SPI) menyayangkan kekalahan Indonesia di kancah World Trade Organozation (WTO). Kekalahan Indonesia dari Amerika Serikat dan Selandia Baru dari WTO itu membuktikan perjanjian perdagangan bebas dan skema penyelesaian sengketanya tidak dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi petani Indonesia. “Ini …

Read More »

Kalah di WTO Lawan AS Dan Selandia Baru Petani Indonesia Terancam Semakin Miskin

Jakarta, Villagerspost.com – Kekalahan Indonesia di sidang WTO melawan Amerika Serikat dan Selandia Baru terkait kebijakan pembatasan impor hortikultura, produk hewan dan turunannya, berpotensi membuat petani Indonesia semakin miskin. Ketua Departemen Luar Negeri Serikat Petani Indonesia (SPI) Zainal Arifin Fuad menyatakan, petani di Indonesia sudah berada di garis kemiskinan, dengan salah satu indikator Nilai Tukar Petani (NTP) yang rendah. “Bila masih …

Read More »

Pemerintah Diminta Cabut Komitmen Terhadap WTO

JAKARTA-Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia yang terdiri dari Indonesia for Global Justice (IGJ), Bina Desa, dan Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai kekalahan Indonesia terhadap Amerika Serikat dan New Zealand di WTO membuktikan perjanjian perdagangan bebas dan skema penyelesaian sengketanya tidak dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi petani Indonesia. Bahkan system perjanjian perdagangan bebas semakin memperkuat monopoli importir dan negara industri. …

Read More »