Omnibus Law: Payung Hukum Menarik Investasi atau Melegitimasi Eksploitasi?
Oleh: Rahmat Maulana Sidik Saat pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2019 lalu, terdapat 5 (lima) program prioritas pemerintahan...
Oleh: Rahmat Maulana Sidik Saat pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2019 lalu, terdapat 5 (lima) program prioritas pemerintahan...
Jakarta, 19 Desember 2019- Indonesia for Global Justice menilai pembahasan omnibus law sangat tidak demokratis, sebab tidak ada keterlibatan masyarakat sipil...
Tim Penyusun: Rahmat Maulana Sidik Teguh Maulana Rachmi Hertanti Jakarta, 20 November 2019. Ramai dibicarakan publik, seolah-olah titah Pak...
**Artikel ini merupakan ringkasan dari Seri Diskusi Keadilan Ekonomi yang diadakan IGJ pada 28 Mei 2019, dengan mengundang Narasumber...
Kompilasi Kisah Kasus ISDS di Indonesia Untuk memfasilitasi investasi asing, kebijakan pro-investor sering diberlakukan oleh Pemerintah. Mulai dari menerapkan...
Mahkamah Konstitusi telah memutus sebagian dari permohonan para pemohon atas Pasal 10 Undang-undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pada...
Rilis IGJ Soal Pelantikan Anggota DPR 2019-2024 Kinerja DPR Terkait Perdagangan Internasional Harus Diawasi Ketat Jakarta, 1 Oktober 2019- Indonesia...
Isu Perlindungan Masyarakat ASEAN Terhadap Dampak Investasi Jadi Fokus Utama APF Jakarta, 29 Agustus 2019, Derasnya arus investasi ke kawasan...
Pengesahan UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Mengancam Kedaulatan Petani Jakarta, 26 September 2019- Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pengesahan...
RILIS MEDIA / PRESS RELEASE TUNDA PENGESAHAN RUU SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN (RUU SBPB) YANG MENJERAT PETANI Jakarta, 23 September...
Rengas Besar No.35 C, RT.14/RW.2, Jati Padang, Ps. Minggu,
Jakarta Selatan - Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540
Telepon: (021) 7941655
© 2023 - Indonesia for Global Justice