Framing Paper IGJ RUU Omnibus Cipta Lapangan Kerja
Pendahuluan Ditengah merebaknya wabah pandemic Corona Virus (Covid19), bukannya Pemerintah dan DPR fokus pada penangangan dan pencegahan penyebaran wabah, mereka ...
Read morePendahuluan Ditengah merebaknya wabah pandemic Corona Virus (Covid19), bukannya Pemerintah dan DPR fokus pada penangangan dan pencegahan penyebaran wabah, mereka ...
Read morePERNYATAAN SIKAP KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA) DAN INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE (IGJ) “Nelayan Indonesia Menolak Rencana Pencabutan ...
Read morePernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Jakarta, 2 April 2020 - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi ...
Read moreRilis Fraksi Rakyat Indonesia 30 Maret 2020, DPR RI melalui Sidang Paripurna telah memutuskan untuk membuka Masa Sidang ke-III di ...
Read moreSiaran Pers Jakarta, 12 Maret 2020 - Omnibus Law “melucuti” empat undang-undang penting sektor pangan yaitu UU No. 18 Tahun ...
Read moreLEMBAR FAKTA 22 November 2019, Uni Eropa resmi mengajukan permintaan konsultasi kepada Indonesia ke Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Bodies/DSU) ...
Read moreMonitoring Indonesia for Global Justice (IGJ) Indonesia-EU CEPA (IEUCEPA) Menuju Perundingan IEU CEPA Ke-10 Jakarta, 28 Februari 2020. Rencananya, ...
Read morePernyataan Sikap atas Draft Omnibus Law RUU Cilaka Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), gabungan berbagai kelompok ...
Read morePers Rilis Indonesia for Global Justice (IGJ) Jakarta, 26 Februari 2020. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Pemerintah Indonesia untuk ...
Read moreOleh: Rahmat Maulana Sidik Saat pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2019 lalu, terdapat 5 (lima) program prioritas pemerintahan ...
Read moreRengas Besar No.35 C, RT.14/RW.2, Jati Padang, Ps. Minggu,
Jakarta Selatan - Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540
Telepon: (021) 7941655
© 2023 - Indonesia for Global Justice