PERUNDINGAN RCEP : Koalisi Sipil Tuntut Pemerintah Transparan
Bisnis.com, JAKARTA- Gabungan Masyarakat sipil Indonesia Pemantau FreeTrade Area mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih transparan dan membuka informasi lebih ...
Read moreBisnis.com, JAKARTA- Gabungan Masyarakat sipil Indonesia Pemantau FreeTrade Area mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih transparan dan membuka informasi lebih ...
Read moreDalam serangkaian perundingan RCEP, adanya kemungkinan masuknya satu proposal yang mengijinkan investor asing menggugat pemerintah melalui mekanisme Investor-State Dispute Settlement ...
Read moreSiaran Pers bersama Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Perundingan RCEP Tidak Transparan, Pemerintah Tidak Demokratis Jakarta, 24 Agustus 2016. Gabungan ...
Read moreEnam belas negara anggota RCEP telah menyekapai negosiasi RCEP akan diselesaikan sebelum tahun 2017. Percepatan kesepakatan dihasilakan dari pandangan masing-masing ...
Read moreActivists of various NGOs have urged ASEAN governments to eliminate investor-state dispute settlement (ISDS) from the Regional Comprehensive Economic Partnership ...
Read moreSurat Pernyataan Bersama Indonesia Focal Point Untuk Advokasi Kejahatan Korporasi “Revolusi Sistem Penegakan Hukum Indonesia” Jakarta, 11 Agustus 2016. Indonesia ...
Read moreLiputan6.com, Jakarta - 16 Menteri Ekonomi yang terdiri dari 10 negara ASEAN dan 6 negara mitra yang tergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership ...
Read moreCivil society groups say No to investors suing States in RCEP August, July 3rd 2016. The Regional Comprehensive Economic Partnership ...
Read moreBisnis.com, JAKARTA - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penyelesaian sengketa investasi yang sedang digodok pemerintah harus bisa secara efektif menjawab ...
Read moreSiaran Pers Indonesia for Global Justice (IGJ) Tentang RPP Penyelesaian Sengketa Investasi: “RPP Harus Selaras Dengan Review Perjanjian Investasi Internasional” ...
Read moreRengas Besar No.35 C, RT.14/RW.2, Jati Padang, Ps. Minggu,
Jakarta Selatan - Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540
Telepon: (021) 7941655
© 2023 - Indonesia for Global Justice