Minggu , 24 Maret 2019
iden

Fokus Pemantauan

Kertas Posisi IGJ : Isu E-Commerce Dalam RCEP

E-commerce Asia, khususnya ASEAN tengah berkembang pesat. Beberapa lembaga bahkan melaporkan pertumbuhan e-commerce ASEAN sebagai salah satu yang tertinggi di dunia tahun 2018. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan infrastruktur dan pemanfaatan fasilitas ICT (Information Communication Technology) yang ada pada setiap negara. Angka pertumbuhan retail online (2,8%) masih jauh dibandingkan keseluruhan retail (offline), dengan lebih dari 250 juta pengguna internet, ASEAN …

Read More »

Ancaman Kolonialisasi Data, Hentikan Perundingan E-Commerce Dalam RCEP

Bali, 26 Februari 2019. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak kepada para negosiator RCEP, khususnya Indonesia, untuk segera menghentikan perundingan bab E-commerce. Hal ini dikarenakan ketentuan untuk membuka transfer data dan larangan data lokalisasi dalam RCEP hanya akan merugikan Indonesia dan negara berkembang lainnya, akibat tidak adanya jaminan keamanan data khususnya data publik. Perundingan ke 25 RCEP berlangsung pada 19-28 …

Read More »

Siaran Pers Masyarakat Sipil Desak Negara untuk Tidak Menyepakati RCEP

Masyarakat Sipil Desak Negara untuk Tidak Menyepakati RCEP Denpasar, 25 Februari 2019. Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi bersama dengan masyarakat sipil dari negara anggota RCEP lainnya seperti India, Filipina, Malaysia mendesak pemerintah untuk tidak menyepakati perjanjian Regional Comprehensive Economi Partnership (RCEP). Tuntutan ini disampaikan di tengah putaran perundingan RCEP ke-25 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali. Penolakan ini …

Read More »

SURAT MASYARAKAT SIPIL INDONESIA MENGENAI RCEP DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

  SURAT MASYARAKAT SIPIL INDONESIA MENGENAI REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN   25 Februari 2019   Kepada Yang terhormat Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia. Bapak Prof.Dr.Pratikno M.Soc.Sc. Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia Bapak Enggartiasto Lukita Menteri Perdagangan Republik Indonesia Ibu Retno L.P. Marsudi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP …

Read More »

Perlambatan Global Hambat Perbaikan Defisit Perdagangan

Kinerja Ekonomi – Perjanjian Perdagangan Bebas Bakal Sulit Terealisasi Perlambatan Global Hambat Perbaikan Defisit Perdagangan >> Ketidakpastian global akan membuat penurunan ekspor nonmigas terus berlanjut. >> Pemerintah mesti fokus membangun sektor-sektor industri hilir yang mampu memberikan nilai tambah produk. JAKARTA – Kinerja perdagangan Indonesia pada 2019 diperkirakan masih akan tertekan menyusul terjadinya perlambatan perdagangan global. Bahkan, kondisi defisit neraca perdagangan …

Read More »

Tandatangani BIT Indonesia-Singapura, Masyarakat Sipil Pertanyakan Komitmen Review BIT Pemerintah

Jakarta, 21 November 2018. Ditengah ketiadaan informasi yang pasti mengenai keberlanjutan proses review yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment treaty/BIT) sejak 2013, tiba-tiba pada 11 Oktober 2018, Indonesia menandatangani Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaty/BIT) dengan Singapura. Hal ini mengusik kembali pertanyaan kelompok masyarakat sipil di Indonesia mengenai komitmen Pemerintah untuk melakukan konstruksi ulang posisi …

Read More »

PERUNDINGAN Antisipasi Dampak Negatif

JAKARTA, KOMPAS–Indonesia telah merampungkan perundingan perjanjian bilateral dan regional dengan sejumlah negara. Perdagangan dan investasi diperkirakan akan meningkat di masa mendatang, namun dampak negatif dari perjanjian itu tetap perlu dicermati dan diantisipasi. Dalam setahun, Indonesia merampungkan tiga perundingan Perjanjian Kerja sama Ekonomi Komprehensif (CEPA). Indonesia-Chile CEPA selesai pada Desember 2017, Indonesia-Australia selesai pada IA-CEPA Agustus 2018, dan Indonesia-European Free Trade …

Read More »

Pengamat: Tidak Ada Pasar yang Benar-benar Bebas

Jakarta, CNN Indonesia — Institute for Global Justice (IGJ) mengungkapkan bahwa negara-negara maju kerap melakukan proteksionisme pasar ketimbang negara-negara berkembang. Buktinya, sengketa yang dibawa ke World Trade Organization (WTO) banyak digunakan oleh negara maju untuk memproteksi pasar dalam negerinya. “Sekalipun negara maju, mereka yang lebih banyak melakukan tindakan proteksionisme ketimbang negara berkembang,” terang Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti, dilansir Antara, Minggu (21/10). Menurut …

Read More »

Konsolidasi Gerakan Keadilan Global: “Agenda Pasar Bebas & Negara Dunia Selatan Setelah Brexit “

London, 3 Oktober 2018. Global Justice Now (GJN) bersama-sama dengan Indonesia for Global Justice (IGJ) menggelar diskusi dengan tema “Our World is Not For Sale: Trade Deals & Global South After Brexit”. Diskusi ini untuk membaca perkembangan agenda pasar bebas, khususnya di negara dunia selatan, pasca keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa atau yang dikenal dengan istilah “Brexit”. Acara diskusi …

Read More »

Peringatan Hari Tani Nasional 2018 Ancaman Kedaulatan Petani di Era Pasar Bebas

Jakarta, 24 September 2018-Pasar bebas yang kini sudah berjalan, menjadi ancaman serius bagi pertanian Indonesia, karena tidak dibarengi dengan peningkatan daya saing. Sisi lain juga disebabkan, perjanjian perdagangan bebas dan investasi yang semakin meliberalisasi sector pertanian. Sehingga, sulit bagi petani untuk berdaulat atas benih, lahan dan produk-produk hasil pertanian. Selain itu, semenjak bergabung nya Indonesia menjadi anggota WTO (World Trade …

Read More »