Senin , 23 Oktober 2017
iden

Fokus Pemantauan

Kumpulan Informasi Oganisasi Perdagangan Dunia WTO

  Materi-materi yang berkaitan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Perundingan Akses Pasar Produk-produk Non Pertanian / NAMA (Non Agricultural Market Accsess) Apa dan Mengapa Kelompok G-33 Sekilas tentang GATS (General Agreement Trade in Services) / Perjanjian Umum di Bidang Jasa Sekilas tentang WTO ( World Trade Organisation ) Sekilas tentang Perjanjian Perjanjian Pertanian WTO-AoA (Agreement on Agriculture) Read more : …

Read More »

Seri Buku Panduan Memahami WTO & Perjanjian Perdagangan Bebas Untuk Masyarakat

Pendahuluan Krisis 1997/1998 menyisakan persoalan besar bagi kehidupan rakyat Indonesia. Pinjaman utang luar negeri telah menggunung dan rakyatlah yang harus membayarnya. Pinjaman luar negeri juga diikuti dengan persyaratan ketat, yang diantaranya mengharuskan Pemerintah Indonesia membuka kesempatan luas bagi penanaman modal asing untuk melakukan aktivitasnya di hampir seluruh kegiatan ekonomi nasional. Pada konteks inilah tanggungjawab negara untuk melindungi dan mensejahterakan segenap …

Read More »

Sektor Pertanian I Perdagangan Bebas Batasi Peran Negara Memperkuat Petani Lokal

Subsidi bagi Petani Jangan Dibatasi Banyak kerja sama perdagangan dikhawatirkan menyandera pemerintah untuk memperkuat petani lokal. JAKARTA – Pemerintah diminta serius memperjuangkan pemberian subsidi tanpa limitasi terhadap para petani kecil. Pasalnya, akibat dari banyaknya kerja sama perdagangan internasional yang diikuti, pemerintah terpaksa harus membatasi pemberian subsidi, termasuk kepada para petani kecil. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hartanti, menegaskan …

Read More »

IGJ Tuding Perjanjian Perdagangan Bebas Tidak Transparan dan Langgar HAM

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menegaskan perjanjian perdagangan bebas yang sedang dibahas pemerintah Indonesia dengan sejumlah pihak mengalami “defisit demokrasi” karena cenderung kurang transparan dan mengancam hak asasi manusia (HAM). “Negosiasi tentang perdagangan bebas dan perjanjian investasi umumnya kerap dilakukan di balik pintu tertutup, dengan sedikit akses terhadap informasi dan ruang intervensi bagi masyarakat sipil dan jutaan …

Read More »

Democratic Deficit on FTA Negotiations

Da Nang, Vietnam  9 – 10 October 2017 Mega FTA & Investment Treaty  We, CSOs, noted that the current model of economic co-operation is no longer  to simply regulate  narrow terms of trade cooperation  (export-import), but also widely regulate economic and social aspect  and have a direct impact on the lives of the people of Indonesia, even the sovereignty of …

Read More »

Parlemen ASEAN Diminta Mendorong Pembukaan Teks Negosiasi RCEP

SIARAN PERS Indonesia for Global Justice (IGJ) & Focus on The Global South Filipina 25 Agustus 2017. Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama Focus and the Global South menyambut baik komitmen untuk keterlibatan aktif seluruh anggota parlemen di ASEAN salah satunya dengan membentuk kaukus nasional di Parlemen khusus untuk mengawasi dan mengkritisi perundingan kerjasama ekonomi ASEAN dengan 6 negara mitranya …

Read More »

Statement Indian CSOs on RCEP Meeting

Statement Indian CSOs on RCEP Meeting, Hyderabad, India  “Stakeholder Consultation a Sham” – Boycott by People’s Organizations* The People’s Resistance Forum against FTAs & RCEP calls the so-called “Stakeholder Consultation” on 25th July 2017 by the RCEP chief negotiators a sham – it is neither a meaningful consultation nor includesmost stakeholders. We declare that we do not recognize this as …

Read More »

Oral Statement IGJ for RCEP 19th Hyderabad

Oral Statement Indonesia for Global Justice For the 19th Round RCEP Negotiations, Hyderabad, India,  July 25th, 2017     “ISDS Undermines Rule of Law and Democracy”   Thank you Mr. Chair person, and all Trade Negotiating Committee for your time.   My name is Megawati, I’m from Indonesia and working with Indonesia for Global Justice, an organization who have concerns …

Read More »

RCEP Legalkan Praktek Dominasi dan Monopoli Korporasi Asing

JAKARTA-Praktek dominasi dan monopoli korporasi asing dalam perekonomian Indonesia akan semakin terlindungi di dalamR Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), melalui bab investasi. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti, memaparkan bahwa selain memuat aturan perlindungan yang wajib dilakukan oleh Host State kepada investor, bab ini juga memuat mekanisme sengketa yang dapat digunakan oleh investor menggugat negara secara langsung jika …

Read More »

RCEP Legalkan Praktek Dominasi dan Monopoli Korporasi Asing

JAKARTA-Praktek dominasi dan monopoli korporasi asing dalam perekonomian Indonesia akan semakin terlindungi di dalamR Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), melalui bab investasi. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti, memaparkan bahwa selain memuat aturan perlindungan yang wajib dilakukan oleh Host State kepada investor, bab ini juga memuat mekanisme sengketa yang dapat digunakan oleh investor menggugat negara secara langsung jika …

Read More »