Minggu , 21 Juli 2019
iden

Fokus Pemantauan

Negosiator Indonesia: “Deal Sulit Di Dapat, RCEP Semakin Tidak Ambisius”

Jakarta, 2 Juli 2019. Koalisi masyarakat sipil Indonesia untuk keadilan ekonomi (Koalisi MKE) mendapatkan kesempatan berdiskusi dengan negosiator Indonesia untuk RCEP, Dr.Ir.Donna Gultom, M.sc, yang juga merupakan Direktur Perundingan ASEAN di Kementerian Perdagangan. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi perkembangan perundingan RCEP dan agenda yang akan dibawa oleh negosiator Indonesia untuk putaran perundingan RCEP selanjutnya yang akan memasuki putaran …

Read More »

Sengketa Investasi Bikin Negara Tekor

  Sengketa Investasi Bikin Negara Tekor oleh: Rachmi Hertanti, SH., MH Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ)   Berita kemenangan Pemerintah Indonesia atas perusahaan tambang asal India, India Metal & Ferro Alloys Ltd.(IMFA) pada 29 Maret 2019 lalu, terus menggema. Sebelumnya Pemerintah Indonesia juga menang atas Rafat Ali Rizvi dan Churcill Mining. Para investor asal Inggris itu menyeret Indonesia …

Read More »

IGJ: Mekanisme ISDS Harus Dihindari Indonesia

AKURAT.CO, Indonesia for Global Justice (IGJ) kembali mengingatkan bahwa Indonesia masih berpotensi untuk dapat digugat oleh investor asing di lembaga arbitrase internasional. Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti menuturkan, hal ini dikarenakan Perjanjian Perdagangan dan Investasi internasional Indonesia masih mengatur mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS), yaitu mekanisme yang memberikan hak kepada investor untuk dapat menggugat negara di arbitrase internasional. “Walaupun Pemerintah Indonesia sudah …

Read More »

IGJ Sebut Kemenangan Atas Churchill Mining di Arbitrase Jadi Pelajaran Berharga

Kabar24.com,JAKARTA — Indonesia for Global Justice (IGJ) menyambut baik penolakan permohonan Annulment Award Churcill Mining atas putusan Arbitrase Internasional yang kedua pada tahun ini. Dalam putusan International Centre for Settlement of Investment Disputes (Icsid) sebelumnya, pada 22 Desember 2016, Majelis Arbitrase tidak menerima gugatan Churchill dikarenakan 34 dokumen perizinan tambang yang dijadikan dasar sengketa oleh Churchill dianggap tidak otentik dan …

Read More »

Menang Atas IMFA, Pemerintah Jangan Lengah

Rilis IGJ Soal IMFA Menang Atas IMFA, Pemerintah Jangan Lengah Jakarta, 3 April 2019. Indonesia for Global Justice (IGJ) menyambut baik kemenangan Indonesia atas IMFA. Namun, IGJ meminta agar Pemerintah Indonesia tidak lengah atas kemenangan Indonesia atas India Metal Ferro Alloys (IMFA) di Permanent Court of Arbitration (PCA). Hal ini karena potensi IMFA menghindar dari kewajiban yang ditetapkan dalam putusan …

Read More »

Kertas Posisi IGJ : Isu E-Commerce Dalam RCEP

E-commerce Asia, khususnya ASEAN tengah berkembang pesat. Beberapa lembaga bahkan melaporkan pertumbuhan e-commerce ASEAN sebagai salah satu yang tertinggi di dunia tahun 2018. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan infrastruktur dan pemanfaatan fasilitas ICT (Information Communication Technology) yang ada pada setiap negara. Angka pertumbuhan retail online (2,8%) masih jauh dibandingkan keseluruhan retail (offline), dengan lebih dari 250 juta pengguna internet, ASEAN …

Read More »

Ancaman Kolonialisasi Data, Hentikan Perundingan E-Commerce Dalam RCEP

Bali, 26 Februari 2019. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak kepada para negosiator RCEP, khususnya Indonesia, untuk segera menghentikan perundingan bab E-commerce. Hal ini dikarenakan ketentuan untuk membuka transfer data dan larangan data lokalisasi dalam RCEP hanya akan merugikan Indonesia dan negara berkembang lainnya, akibat tidak adanya jaminan keamanan data khususnya data publik. Perundingan ke 25 RCEP berlangsung pada 19-28 …

Read More »

Siaran Pers Masyarakat Sipil Desak Negara untuk Tidak Menyepakati RCEP

Masyarakat Sipil Desak Negara untuk Tidak Menyepakati RCEP Denpasar, 25 Februari 2019. Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi bersama dengan masyarakat sipil dari negara anggota RCEP lainnya seperti India, Filipina, Malaysia mendesak pemerintah untuk tidak menyepakati perjanjian Regional Comprehensive Economi Partnership (RCEP). Tuntutan ini disampaikan di tengah putaran perundingan RCEP ke-25 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali. Penolakan ini …

Read More »

SURAT MASYARAKAT SIPIL INDONESIA MENGENAI RCEP DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

  SURAT MASYARAKAT SIPIL INDONESIA MENGENAI REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN   25 Februari 2019   Kepada Yang terhormat Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia. Bapak Prof.Dr.Pratikno M.Soc.Sc. Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia Bapak Enggartiasto Lukita Menteri Perdagangan Republik Indonesia Ibu Retno L.P. Marsudi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP …

Read More »

Perlambatan Global Hambat Perbaikan Defisit Perdagangan

Kinerja Ekonomi – Perjanjian Perdagangan Bebas Bakal Sulit Terealisasi Perlambatan Global Hambat Perbaikan Defisit Perdagangan >> Ketidakpastian global akan membuat penurunan ekspor nonmigas terus berlanjut. >> Pemerintah mesti fokus membangun sektor-sektor industri hilir yang mampu memberikan nilai tambah produk. JAKARTA – Kinerja perdagangan Indonesia pada 2019 diperkirakan masih akan tertekan menyusul terjadinya perlambatan perdagangan global. Bahkan, kondisi defisit neraca perdagangan …

Read More »