Selasa , 14 Agustus 2018
iden

WTO

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai organisasi yang mendorong pembukaan perdagangan melalui penghapusan hambatan perdagangan saat ini telah terbukti gagal menciptakan perdagangan yang adil bagi Negara anggotanya. Berbagai perjanjian di dalam negosiasi WTO mengalami kemandekan semenjak diluncurkannya Putaran Doha pada 2001.

Indonesia for Global Justice memfokuskan monitoring terhadap berbagai negosiasi di dalam WTO. Semenjak IGJ didirikan pada tahun 2001 sampai pada tahun ini, Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-IX yang diadakan di Bali, IGJ memberikan masukan kepada pemerintah atas sektor yang menyangkut kepentingan masyarakat untuk kebijakan perdagangan yang adil. IGJ juga terlibat aktif di dalam koalisi nasional untuk melawan WTO melalui koalisi Gerak Lawan (Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme dan Imperialisme).

Indonesia ajukan ‘panel kepatuhan’ bahas permintaan retaliasi AS

Muhammad Latief JAKARTA Indonesia mengajukan pembentukan compliance panel atau panel kepatuhan pada World Trade Organization (WTO) untuk menilai secara independen permintaan nilai retaliasi sebesar Rp5 triliun dari Amerika Serikat (AS) atas larangan kebijakan impor hortikultura yang diterapkan pemerintah. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan pada dasarnya Indonesia sudah mematuhi rekomendasi dari Badan Penyelesaian Sengketa WTO untuk …

Read More »

Sanksi Dagang AS Ancam Kedaulatan Pangan Indonesia

Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai strategi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi Amerika Serikat (AS) dalam penyelesaian kasus impor hortikultura dan produk daging di WTO, akan dilematis bagi kepentingan petani Indonesia dan agenda kedaulatan pangan. Hal ini karena baik pelaksanaan putusan panel WTO maupun sanksi dagang AS sama-sama memberikan hasil yang tidak menguntungkan bagi petani. Direktur Eksekutif IGJ, …

Read More »

Fact Sheet IGJ : Memahami Kasus Sanksi Dagang Amerika Serikat US$350 Juta Terhadap Indonesia

“Sanksi Dagang: AS menyatakan akan melakukan countermeasure atau retaliation terhadap Indonesia dalam bentuk penangguhan konsesi tarif (baca: pengenaan tariff) dan kewajiban terkait lainnya (termasuk kewajiban mengenai MFN) di bawah GATT 1994 atas produk Indonesia senilai US$350 Juta” 8 Mei 2014, New Zealand dan Amerika Serikat mengajukan protes terhadap Indonesia ke Dispute Settlement Body (DSB) WTO terkait dengan Kebijakan pembatasan impor …

Read More »

Rilis Media IGJ : Kedaulatan Pangan Indonesia Terancam Demi Lolos Dari Retaliasi AS

Jakarta, 9 Agustus 2018. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai strategi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus impor hortikulturan dan produk daging di WTO akan dilematis bagi kepentingan Petani Indonesia dan agenda kedaulatan pangan. Hal ini karena baik pelaksanaan putusan panel WTO maupun sanksi dagang AS sama-sama memberikan hasil yang tidak menguntungkan bagi petani. …

Read More »

CATATAN AWAL TAHUN 2018 INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE

Daya Saing Indonesia Dalam Perdagangan Global Mengandalkan ekspor bahan mentah tidak memberikan Indonesia nilai tambah seperti yang diperoleh oleh negara kopetitif lainnya.   Sepanjang tahun 2017 pertumbuhan ekonomi berjalan cenderung stagnan tanpa adanya akeselerasi, dibandingkan tahun 2016. Struktur perekonomian masih didominasi oleh kekuatan ekonomi pada provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 58,1 %. Secara umum perkembangan Indonesia mengalami kenaikan …

Read More »

Saatnya Nelayan Tradisional Berdaulat

“Saatnya Nelayan Tradisional Berdaulat” Jakarta, 6 Desember 2017 Kepada Yth Bapak Joko Widodo, Presiden RI Bapak Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI Bapak Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan RI Ibu Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ibu Sondang Anggraini, Duta Besar Indonesia untuk WTO Bapak Iman Pambagyo, Dirjen Perundingan Perjanjian Internasional, Kemendag RI Bapak Jully Paruhum Tambunan, Direktur Perundingan Multilateral, Kemendag …

Read More »

Petani Berdaulat Tanpa WTO

“Petani Berdaulat Tanpa WTO” Jakarta, 11 Desember 2017 Kepada Yth Bapak Joko Widodo, Presiden RI Bapak Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI Bapak Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan RI Ibu Sondang Anggraini, Duta Besar Indonesia untuk WTO Bapak Iman Pambagyo, Dirjen Perundingan Perjanjian Internasional, Kemendag RI Bapak Jully Paruhum Tambunan, Direktur Perundingan Multilateral, Kemendag RI Bapak Adi Dzulfuat, Kasubdit Penanganan Sengketa Perdagangan …

Read More »

Selalu Rugikan Petani, SPI: Indonesia Harusnya Keluar dari WTO

Jakarta – Pemerintah diminta untuk bersikap tegas terkait keanggotaannya di Organisasi Perdaganyan Duni (World Trade Organization/WTO) saat ini. Hal ini mengacu pada kekalahan Indonesia atas gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru dari WTO. Hal itu membuktikan perjanjian perdagangan bebas dan skema penyelesaian sengketanya tidak dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi petani Indonesia. Menurut Ketua Departemen Luar Negeri Serikat Petani Indonesia …

Read More »

Kumpulan Informasi Oganisasi Perdagangan Dunia WTO

  Materi-materi yang berkaitan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Perundingan Akses Pasar Produk-produk Non Pertanian / NAMA (Non Agricultural Market Accsess) Apa dan Mengapa Kelompok G-33 Sekilas tentang GATS (General Agreement Trade in Services) / Perjanjian Umum di Bidang Jasa Sekilas tentang WTO ( World Trade Organisation ) Sekilas tentang Perjanjian Perjanjian Pertanian WTO-AoA (Agreement on Agriculture) Read more : …

Read More »

Seri Buku Panduan Memahami WTO & Perjanjian Perdagangan Bebas Untuk Masyarakat

Pendahuluan Krisis 1997/1998 menyisakan persoalan besar bagi kehidupan rakyat Indonesia. Pinjaman utang luar negeri telah menggunung dan rakyatlah yang harus membayarnya. Pinjaman luar negeri juga diikuti dengan persyaratan ketat, yang diantaranya mengharuskan Pemerintah Indonesia membuka kesempatan luas bagi penanaman modal asing untuk melakukan aktivitasnya di hampir seluruh kegiatan ekonomi nasional. Pada konteks inilah tanggungjawab negara untuk melindungi dan mensejahterakan segenap …

Read More »