Kamis , 21 Juni 2018
iden

WTO

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai organisasi yang mendorong pembukaan perdagangan melalui penghapusan hambatan perdagangan saat ini telah terbukti gagal menciptakan perdagangan yang adil bagi Negara anggotanya. Berbagai perjanjian di dalam negosiasi WTO mengalami kemandekan semenjak diluncurkannya Putaran Doha pada 2001.

Indonesia for Global Justice memfokuskan monitoring terhadap berbagai negosiasi di dalam WTO. Semenjak IGJ didirikan pada tahun 2001 sampai pada tahun ini, Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-IX yang diadakan di Bali, IGJ memberikan masukan kepada pemerintah atas sektor yang menyangkut kepentingan masyarakat untuk kebijakan perdagangan yang adil. IGJ juga terlibat aktif di dalam koalisi nasional untuk melawan WTO melalui koalisi Gerak Lawan (Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme dan Imperialisme).

CATATAN AWAL TAHUN 2018 INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE

Daya Saing Indonesia Dalam Perdagangan Global Mengandalkan ekspor bahan mentah tidak memberikan Indonesia nilai tambah seperti yang diperoleh oleh negara kopetitif lainnya.   Sepanjang tahun 2017 pertumbuhan ekonomi berjalan cenderung stagnan tanpa adanya akeselerasi, dibandingkan tahun 2016. Struktur perekonomian masih didominasi oleh kekuatan ekonomi pada provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 58,1 %. Secara umum perkembangan Indonesia mengalami kenaikan …

Read More »

Saatnya Nelayan Tradisional Berdaulat

“Saatnya Nelayan Tradisional Berdaulat” Jakarta, 6 Desember 2017 Kepada Yth Bapak Joko Widodo, Presiden RI Bapak Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI Bapak Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan RI Ibu Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ibu Sondang Anggraini, Duta Besar Indonesia untuk WTO Bapak Iman Pambagyo, Dirjen Perundingan Perjanjian Internasional, Kemendag RI Bapak Jully Paruhum Tambunan, Direktur Perundingan Multilateral, Kemendag …

Read More »

Petani Berdaulat Tanpa WTO

“Petani Berdaulat Tanpa WTO” Jakarta, 11 Desember 2017 Kepada Yth Bapak Joko Widodo, Presiden RI Bapak Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI Bapak Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan RI Ibu Sondang Anggraini, Duta Besar Indonesia untuk WTO Bapak Iman Pambagyo, Dirjen Perundingan Perjanjian Internasional, Kemendag RI Bapak Jully Paruhum Tambunan, Direktur Perundingan Multilateral, Kemendag RI Bapak Adi Dzulfuat, Kasubdit Penanganan Sengketa Perdagangan …

Read More »

Selalu Rugikan Petani, SPI: Indonesia Harusnya Keluar dari WTO

Jakarta – Pemerintah diminta untuk bersikap tegas terkait keanggotaannya di Organisasi Perdaganyan Duni (World Trade Organization/WTO) saat ini. Hal ini mengacu pada kekalahan Indonesia atas gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru dari WTO. Hal itu membuktikan perjanjian perdagangan bebas dan skema penyelesaian sengketanya tidak dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi petani Indonesia. Menurut Ketua Departemen Luar Negeri Serikat Petani Indonesia …

Read More »

Kumpulan Informasi Oganisasi Perdagangan Dunia WTO

  Materi-materi yang berkaitan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Perundingan Akses Pasar Produk-produk Non Pertanian / NAMA (Non Agricultural Market Accsess) Apa dan Mengapa Kelompok G-33 Sekilas tentang GATS (General Agreement Trade in Services) / Perjanjian Umum di Bidang Jasa Sekilas tentang WTO ( World Trade Organisation ) Sekilas tentang Perjanjian Perjanjian Pertanian WTO-AoA (Agreement on Agriculture) Read more : …

Read More »

Seri Buku Panduan Memahami WTO & Perjanjian Perdagangan Bebas Untuk Masyarakat

Pendahuluan Krisis 1997/1998 menyisakan persoalan besar bagi kehidupan rakyat Indonesia. Pinjaman utang luar negeri telah menggunung dan rakyatlah yang harus membayarnya. Pinjaman luar negeri juga diikuti dengan persyaratan ketat, yang diantaranya mengharuskan Pemerintah Indonesia membuka kesempatan luas bagi penanaman modal asing untuk melakukan aktivitasnya di hampir seluruh kegiatan ekonomi nasional. Pada konteks inilah tanggungjawab negara untuk melindungi dan mensejahterakan segenap …

Read More »

Sektor Pertanian I Perdagangan Bebas Batasi Peran Negara Memperkuat Petani Lokal

Subsidi bagi Petani Jangan Dibatasi Banyak kerja sama perdagangan dikhawatirkan menyandera pemerintah untuk memperkuat petani lokal. JAKARTA – Pemerintah diminta serius memperjuangkan pemberian subsidi tanpa limitasi terhadap para petani kecil. Pasalnya, akibat dari banyaknya kerja sama perdagangan internasional yang diikuti, pemerintah terpaksa harus membatasi pemberian subsidi, termasuk kepada para petani kecil. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hartanti, menegaskan …

Read More »

IGJ Tuding Perjanjian Perdagangan Bebas Tidak Transparan dan Langgar HAM

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menegaskan perjanjian perdagangan bebas yang sedang dibahas pemerintah Indonesia dengan sejumlah pihak mengalami “defisit demokrasi” karena cenderung kurang transparan dan mengancam hak asasi manusia (HAM). “Negosiasi tentang perdagangan bebas dan perjanjian investasi umumnya kerap dilakukan di balik pintu tertutup, dengan sedikit akses terhadap informasi dan ruang intervensi bagi masyarakat sipil dan jutaan …

Read More »

Kementerian Perdagangan Ajukan Banding di WTO

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri memperjuangkan keputusan panel Dispute Settlement Body World Trade Organization (WTO) melalui forum Appellate Body WTO terkait sengketa certain fatty alcohols asal Indonesia. “Indonesia mengajukan banding ke AB-WTO yang akan berfokus pada SEE karena mempunyai arti penting khususnya bagi metodologi penentuan normal value untuk harga ekspor dan harga domestik bagi …

Read More »

Kekhawatiran Anggota WTO Terhadap Persyaratan Muatan Lokal

  26 Januari 2017. Pertemuan komite Trade-Related Investment Measures (TRIMS) WTO yang dilaksanakan pada 17 Oktober 2016, memperdengarkan kekhawatiran beberapa anggota pada aturan baru yang dibuat oleh Argentina terkait onderdil yang menggunakan komponen buatan lokal. Pada pertemuan tersebut juga terlihat beberapa anggota WTO khawatir pada langkah-langkah yang dilakukan oleh Cina, Indonesia, dan Rusia yang konon berpihak pada penggunaan produk lokal …

Read More »